PSSI dan Pemerintah Diminta Teladani Soekarno Tolak Atlet Israel ke Indonesia

LANGIT7.ID, Jakarta - Gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi terhadap Israel (BDS) di Indonesia menolak kedatangan Timnas Israel untuk ikut bermain di Piala Dunia U-20 di Indonesia pada 2023 mendatang.

Sebelumnya, Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali membuka peluang akan mengizinkan Timnas Israel untuk datang ke Indonesia. Alasannya adalah sepakbola tidak bisa dikaitkan dengan urusan politik.

Baca Juga: Israel Lolos Piala Dunia U-20, PSSI: Tetap Kami Akomodasi

Co-Inisiator BDS Indonesia, Muhammad Syauqi Hafiz, mengatakan, Indonesia merupakan salah satu negara yang mendukung kemerdekaan Palestina sebagai komitmen konstitusional sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD NRI 1945 alinea pertama.

Syauqi menuturkan, kedatangan Israel ke Indonesia untuk kompetisi olahraga bukan yang pertama kalinya. Dalam catatan sejarah, Indonesia pernah mengalami kasus serupa.

Pada 1962, saat Asian Games, Soekarno juga menolak memberikan visa kepada atlet Israel untuk masuk ke Indonesia. Itu merupakan bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Indonesia.

Sebelumnya, pada 1958, Presiden Soekarno juga melarang Timnas Indonesia bertanding melawan Timnas Israel dalam kualifikasi Piala Dunia.

“Soekarno langsung nyuruh Timnas Indonesia tidak ikut tanding. Kasusnya sama seperti sekarang. Jadi rela tidak ikut piala dunia supaya tidak mengakui Israel. Kasusnya tahun 1958 dan 1962 terkait menolak bertanding dengan Israel serta menolak atlet Israel ke Indonesia. Itu dua kasus yang mirip dengan hari ini. Dua-duanya Israel ditolak untuk diakui,” tutur Syauqi kepada LANGIT7.ID, Rabu (29/6/2022).

Baca Juga: BDS Tolak Partisipasi Israel di Piala Dunia U-20 Indonesia

Syauqi menyebut prinsip dasar menolak Israel adalah sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina sebab penjajahan yang dilakukan Israel terhadap bangsa Palestina masih berlangsung sampai saat ini. Israel bertindak tak menghiraukan hukum internasional bahkan Hak Asasi Manusia (HAM). Mulai pencaplokan Tepi Barat hingga pembangunan tembok Apartheid di Jalur Gaza.

Maka itu, kata Syauqi, kedatangan Timnas Israel ke Indonesia bukan lagi berurusan dengan Piala Dunia semata. Tapi kedatangan tersebut menjadi representasi sebuah negara dalam kerangka olahraga.

“Nah, ini yang kita tolak, masuknya Israel, perwakilan Israel, representasi Israel sebagai negara ke Indonesia,” kata Syauqi.

Menurut Syauqi, Indonesia sampai saat ini masih menganggap Israel sebagai penjajah. Itu juga menjadi alasan pemerintah Indonesia tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Ada alasan ideologis diikuti komitmen yang bersumber dari konstitusi bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di dunia harus dihapuskan.

“Kalau dalam konteks Israel, kenapa tidak menjalin hubungan diplomatik, karena Israel masih dianggap sebagai penjajah. Itu sikap resmi politik luar negeri Indonesia. Sampai sekarang menganggap Israel sebagai penjajah,” ucap Syauqi.

Baca Juga: Antara Israel, Yahudi dan Ukraina

Timnas Israel Tidak Bisa Dilepaskan dari Pendudukan terhadap Palestina

Salah satu alasan akan diizinkannya Timnas Israel untuk bertanding dalam Piala Dunia U-20 di Indonesia adalah sepakbola tidak boleh dikaitkan dengan urusan politik. Padahal Timnas Israel punya kaitan langsung dengan pendudukan Israel di Palestina.

Israel Football Association (Asosiasi Sepakbola Israel) memiliki hubungan erat dengan pemukiman ilegal di Tepi Barat yang awalnya adalah milik Palestina lalu dicaplok oleh Israel.



Syauqi menyebut ada banyak pemain Timnas Israel yang berasal dari klub sepakbola di wilayah pendudukan Tepi Barat seperti Ariel, Giv’at Ze’ev, Ma’ale Adumim, Oranit, dan Tomer.

“Di sini juga alasan kenapa BDS Indonesia menolak Timnas Israel,” kata Syauqi.

Hal itu menandakan Asosiasi Sepakbola Israel terlibat langsung dalam pelanggaran internasional yang dilakukan Israel. Asosiasi juga menerapkan aturan diskriminatif di wilayah itu.

Semua fasilitas olahraga yang berada di bawah naungan Asosiasi di wilayah pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat tidak boleh dinikmati warga Palestina.

Baca Juga: Palestina Lolos Piala Asia 2023, Berprestasi di Tengah Pendudukan Israel

“Bahkan menonton pun tidak boleh. Padahal, secara hukum internasional, Tepi Barat adalah milik sah Palestina. Itu jelas perlakuan kelas dua, terhadap warga Palestina. Itu sebagaimana sudah dinyatakan, merupakan bukti kejahatan apartheid,” ungkap Syauqi.

Di sisi lain, pemukiman ilegal itu merupakan batu sandungan utama untuk proses perdamaian di Palestina, misal Solusi Dua Negara ataupun ide lain yang diperjuangkan masyarakat Palestina.

“Komitmen kita diuji sekarang, dan BDS Indonesia berpandangan bahwa kalau Timnas Israel bisa masuk, diizinkan masuk, tentunya itu kemunduran. Kalau dulu tidak boleh masuk, sekarang boleh. Itu kemunduran dari komitmen membela Palestina,” pungkas Syauqi.

Padahal sebelumnya pada 2016, Presiden Joko Widodo pernah mengeluarkan seruan untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Kala itu, Jokowi menyerukan boikot produk Israel dari wilayah pendudukan Israel di Tepi Barat.

“Jadi, di sini ada kata kunci, wilayah pendudukan Israel di Tepi Barat,” ucapnya.

Secara hukum internasional, Tepi Barat bukan wilayah Israel. Namun, otoritas Israel membangun pemukiman di wilayah tersebut. Komunitas internasional telah sepakat menyebut itu sebagai pemukiman ilegal.