LANGIT7.ID, Jakarta - Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong digitalisasi di berbagai sektor mulai dari infrastruktur, sektor industri, kesehatan, dan pendidikan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, progres digitalisasi yang tengah dilakukan oleh pemerintah melalui sinergi dengan berbagai pihak. Menurutnya, pemerintah telah memiliki strategi nasional ekonomi digital.
"Terkait dengan infrastruktur, selain satelit juga infrastruktur dalam bentuk cyber optic yang tersambung dari timur ke barat, dari Papua hingga Aceh. Ini menekankan bahwa timur itu penting untuk digitalisasi," kata Airlangga dalam keterangannya Senin (11/7/2022).
Baca juga: Penerapan Aplikasi Smart Tourism Dorong Kemajuan ParekrafAirlangga menyampaikan, pertemuan presiden Joko Widodo dengan Elon Musk beberapa waktu lalu juga mendorong digitlisasi Indonesia yakni tentang prototyping low earth satelite yang bisa menjadi game changer bagi Indonesia sebagai negara kepulauan.
"Dalam bentuk sektoral digitalisasi, Indonesia telah meluncurkan industri 4.0 di tahun 2018 lalu yang ke depannya juga dapat menjadi game changer karena antara industri dan service akan tergabung dengan adanya digitalisasi," ujarnya.
Menurut Airlangga, dalam sektor kesehatan Indonesia berhasil menangani Covid-19 dengan memanfaatkan digitalisasi melalui aplikasi PeduliLindungi.
Aplikasi tesebut telah di-install oleh lebih dari 10 juta masyarakat, dan di tahun kedua pandemi Covid-19, Indonesia menangani Covid-19 menggunakan digital health service atau telemedicine.
Baca juga: Wamenparekraf: Penggunaan E-Commerce Selama Pandemi Meningkat Tajam“Negara lain surprise kenapa kita bisa menangani omicron. Dengan PeduliLindungi, begitu ada yang positif, bisa menggunakan telemedicine dan obat-obatan dikirim ke rumah. Ini salah satu langkah revolusioner yang dilakukan Indonesia,” ujarnya.
Menurutnya, ketika menjadi pembicara pada forum-forum World Economic Forum di Davos beberapa waktu lalu, upaya Indonesia dalam melakukan digitalisasi telah diakui berbagai negara. Terutama, tentang Program Kartu Prakerja sebagai salah satu bentuk sistem financial inclusion dalam bentuk Government to Public yang dilakukan Indonesia.
“Ini pertama kali pembayaran langsung ke e-wallet, dan Kartu Prakerja ini merupakan program Government to Public terbesar di dunia. Program Kartu Prakerja juga diapresiasi oleh UNDP, World Bank dan yang lain. Ini bisa direplikasi untuk financial inclusion di berbagai negara lain,” tutur Airlangga.
Lebih lanjut, Airlangga juga menceritakan momen ketika melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Belanda yang diantaranya membahas tentang digitalisasi dan inklusi keuangan.
Airlangga menyebut, perempuan ilebih trust worthy yang menjadi salah satu alasan kenapa financial inclusion di Indonesia ditujukan kepada kaum ibu-ibu.
"Target keuangan inklusi sendiri saat ini sudah mencapai 83 persen dan dinaikkan menjadi 90 persen di tahun 2022," katanya.
Airlangga juga menekankan pentingnya pendidikan yaitu penciptaan digital talent untuk mendukung berbagai langkah digitalisasi yang tengah gencar dilakukan oleh Indonesia.
“Kita butuh 600.000 digital talent atau 9 juta digital talent untuk 15 tahun ke depan,” tegasnya.
(sof)