DPR Sampaikan 4 Evaluasi Penyelenggaraan Haji Tahun 2022

LANGIT7.ID, Jakarta - Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2022 secara umum berjalan dengan lancar. Indonesia mengirimkan jemaah haji dalam jumlah yang cukup besar dan merupakan negara muslim terbesar dunia yang mengirimkan jamaanya.

Ketua Panja Haji 2022, Ace Hasan Syadzily mengungkapkan, secara umum aspek layanan penginapan jamaah, konsumsi jemaah selama di mekkkah, Arafah, Mina, Mudzdalifah (Armuzna) dan Madinah disediakan dengan baik, transportasi, berjalan sesuai tahapannya.

"Namun dalam penyelenggaraan haji yang digelar setelah dua tahun pandemi Covid-19, kami mencatat masih ada kekurangan yang dirasakan para jamaah," kata Ace dalam keterangan yang diterima Langit7, Kamis (14/7/2022).

Baca Juga: Layanan dan Fasilitas Haji Tahun Ini Diapresiasi Jemaah

Pertama, pelayanan Armuzna masih belum sesuai dengan yang dijanjikan. Biaya Armuzna pada tahun-tahun sebelumnya pada kisaran 1500 SAR, tahun ini mengalami kenaikan menjadi 5.531 SAR tak sebanding dengan pelayanan yang dirasakan para jamaah. Pelayanan jamaah sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya.

Layanan yang dimaksud adalah layanan tenda, mesin pendingin, dan kapasitasnya, jumlah toilet perempuan yang lebih sedikit dibanding dengan toilet laki-laki. Padahal jumlah jemaah perempuan lebih banyak.

"Tambahan terakhir untuk biaya Armuzna yang kami setujui sebesar Rp 1,5 Triliun," ujarnya.

Kedua, jarak tenda di Mina dengan jamarah masih jauh hingga tujuh kilometer, sehingga menguras stamina jamaah. Seharusnya dengan kapasitas terbatas, penempatan jamaah bisa diberikan pada jarak yang lebih dekat, tidak seperti kondisi haji sebelumnya. Banyak jamaah yang kena dehidrasi dan kelelahan.

Baca Juga: Tertarik Jualan Oleh-oleh Haji, Ini Rekomendasi Supplier Usaha

Ketiga, dari segi kesehatan, beberapa tempat layanan kesehatan ditemukan masih adanya rekam medis jamaah yang tidak ter-update. Sehingga treatment tenaga kesehatan dalam melayani jamaah masih menggunakan rekam medis tahun 2020.

"Ini tentu berpengaruh terhadap layanan kesehatan jamaah. Meskipun secara umum pelayanan kesehatan sudah baik, namun pengadaan obat harus diperbanyak sesuai dengan penyakit yang pada umumnya dirasakan jamaah, seperti batuk, pilek, dan sesak nafas," kata Ace.

Keempat, perlu ditingkatkan pelayanan manasik haji para jamaah. Banyak jamaah yang tidak tergabung dalam kelompok bersama Ibadah Haji (KBIH) dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam menjalankan manasiknya. Hal ini perlu difasilitasi Kementerian Agama.

Hal-hal yang lain yang teknis, seperti koper jamaah yang disediakan maskapai penerbangan yang cepat sobek dan rusak. Ini perlu perhatian pihak yang berwenang.

"Tentu kami juga mencatat masalah-masalah lain yang harus diselesaikan, antara lain soal sengkarut Haji Furoda. Walaupun ini kewenangan pemerintah Arab Saudi, namun karena menyangkut dengan jamaah haji Indonesia, harus dipastikan bahwa tidak ada calon jamaah haji kita yang dirugikan akibat adanya pungutan visa haji Furoda tanpa kepastian keberangkatan," katanya.

Selain itu, soal perlu adanya standar pelayanan minimal yang diterapkan untuk penyelenggara haji khusus atau ONH plus. Hasil pengawasan Panja, satu PIHK dengan yang lainnya berbeda-beda. Ada yang layanannya sangat baik, ada juga yang sama sekali jauh dari standar pelayanan.

Tentu kami berharap agar persiapan penyelenggaraan haji harus dilakukan "lebih baik lagi dengan waktu yang lebih jauh panjang," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi Partai Golkar ini.

Baca Juga: Jelang Kepulangan Jemaah Haji, Berikut Protokol Kesehatan yang Wajib Diikuti