Alih Subsidi Jadi Bansos, Kemenkeu: Lebih Tepat Sasaran

LANGIT7.ID, Jakarta - Alih subsidi menjadi bantuan sosial dinilai lebih tepat sasaran. Sebab masyarakat yang membutuhkan, menerima uang secara cash untuk memenuhi kebutuhannya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu menjelaskan pengalihan subsidi dan kompensasi energi menjadi program bantuan sosial itu merupakan langkah yang baik.

"Supaya subsidi dan kompensasi lebih tepat sasaran. Selain itu, perlindungan sosial (perlinsos) juga memang menjadi tema utama," kata dia dalam FMB9: Alih Subsidi BBM, Bansos Topang Masyarakat Miskin, Selasa (6/9/2022).

Adapun program termasuk dalam bagian Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pada 2019 lalu total anggaran perlinsos mencapai Rp308 triliun, sedangkan saat pandemi di tahun 2020-2021 termasuk 2022, anggaran perlinsos didorong melalui PEN.

Baca Juga: Ini Syarat Terima BSU Kemenaker, Upah Rp3,5 Juta per Bulan

"Walaupun sebetulnya pengalihan subsidi ini tidak akan terlalu mengubah postur APBN 2022. Tapi paling tidak kita bisa menjaga defisit berada di 3,92 persen," katanya.

Apalagi subsidi dan kompensasi energi yang tadinya Rp502 triliun dan kemungkinan membesar menjadi Rp698 triliun. Maka penyesuaian harga BBM anggaran mampu menekan pembengkakan anggaran menjadi Rp650 triliun.

"Nah, jadi memang ada kebutuhan tambahan untuk subsidi dan kompensasi yang akan kita carikan cara untuk APBN di tahun berikutnya," ungkap dia.

Program perlinsos, kata dia, merupakan bentuk keberpihakan pemerintah setiap tahun untuk masyarakat. Di mana selama 3 tahun berturut-turut total anggaran APBN untuk perlinsos cukup tinggi.

Dengan rincian pada 2020 sebesar Rp498 triliun, Rp468 triliun di 2021, dan pada tahun ini Rp502,6 triliun. Untuk tahun 2023, program perlinsos juga tetap akan kuat, yaitu Rp479,1 triliun.