Stafsus Menag Minta UIM Selektif Kerja Sama dengan Libya

LANGIT7.ID, Jakarta - Staf Khusus (Stafsus) Menteri Agama (Menag) Nuruzzaman mengatakan bahwa belum ada rencana kerja sama pendidikan tinggi antara Indonesia dengan Libya. Penegasan ini disampaikan Nuruzzaman menanggapi pernyataan Rektor Universitas Islam Makassar (UIM), Majdah M Zain, yang akan membuka kelas pendidikan tinggi di Indonesia bekerja sama dengan Dakwah Islamiah Libya The Islamic Call Society (Fakultas Dakwah Islamiah).

"Rencana Universitas Islam Makassar yang ingin menjalin kerja sama internasional dengan Dakwah Islamiah Libya The Islamic Call Society (Fakultas Dakwah Islamiah) Tripoli Libya belum terinfo kepada kami. Kami tidak tahu menahu dan belum mengetahui soal itu," kata Zaman, sapaan akrab Nuruzzaman, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (9/9/2022).

"Sebaiknya, UIM melakukan kajian mendalam terlebih dahulu, apakah mitra kerja sama internasional itu tepat atau tidak," sambungnya.

Kemenag, kata Zaman, memang terus mendorong Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) untuk meningkatkan kerja sama internasional. Sebab, selain aspek peningkatan mutu, sinergi semacam itu juga dapat mengakselerasi peringkat akreditasi perguruan tinggi Islam.

Baca Juga: Peminat PTKIN Capai 100 Ribu Orang, Hasil Pengumuman Bisa Dilihat di Sini

"Namun demikian, kerja sama internasional tersebut harus dilakukan secara selektif," ujarnya.

Hal senada disampaikan Kasubdit Kelembagaan dan Kerja Sama Direktorat Diktis Kementerian Agama, Thobib Al Asyhar. Menurut dia, kerja sama yang dibangun, baik dengan universitas di luar negeri, lembaga atau komunitas akademik, harus dapat memberi manfaat bagi pengembangan PTKI. Salah satunya, agar PTKI juga dapat direkognisi oleh dunia global. Untuk itu, semua pihak yang akan diajak bekerja sama harus dilihat reputasi dan jejak kelembagaannnya.

"Bagi PTKI, baik negeri maupun swasta agar betul-betul ngecek reputasi dan jejak kelembagaan maupun individu di luar negeri apakah ada masalah atau tidak. Jadi bukan hanya kerja sama dengan luar negeri yang kita justru tidak tahu apa efek di kemudian hari," tuturnya.

"Kami mohon sebelum kerja sama terjalin berkoordinasi terlebih dahulu dengan Direktorat Diktis dan berpedoman pada PMA Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama pada Kementerian Agama," tuturnya.

Baca Juga: Kemenag Serahkan SK 28 Guru Besar Baru, Berikut Daftarnya

Baca Juga: PSSI Nilai Stadion JIS Belum Layak untuk Laga FIFA Match Day