LANGIT7.ID, Jakarta - Pemerintah Indonesia mengapresiasi keputusan Australia yang tidak lagi mengakui Al-Quds atau Yerusalem sebagai Ibu kota
Israel. Keputusan itu dinilai bisa mempercepat penyelesaian konflik Palestina-Israel.
“Indonesia menyambut baik keputusan Australia di bawah PM Albanese yang telah menarik pengakuan terhadap Yerusalem Barat sebagai Ibukota Israel.Kebijakan Australia ini diharapkan dapat berkontribusi positif bagi upaya penyelesaian damai konflik Palestina-Israel,” demikian keterangan resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia, Selasa (18/10/2022).
Indonesia juga mengapresiasi komitmen Australia mendukung two-state solution (solusi dua negara). Solusi dua negara merupakan salah satu opsi solusi konflik Palestina-Israel menyerukan pembentukan ‘dua negara untuk dua warga’. Dengan solusi itu, Palestina berdampingan dengan Israel, di sebelah barat Sungai Yordan.
Baca Juga: Intelijen Israel Culik Warga Palestina di Malaysia
“Indonesia juga mengapresiasi penegasan kembali komitmen Australia untuk mendukung upaya damai berdasarkan
two-state solution dengan batas-batas wilayah yang diakui secara internasional,” tulis pernyataan Kemenlu.
Langkah Australia ini membalikkan kebijakan kontroversial dari pemerintah konservatif Australia sebelumnya yang pro Israel.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Australia, Penny Wong, menegaskan, status kota Yerusalem akan diputuskan melalui perundingan damai antara Israel dan Palestina, dan bukan melalui keputusan sepihak.
"Kami tidak akan mendukung pendekatan yang merusak (solusi dua negara). Kedutaan Besar Australia selalu, dan tetap, berada di Tel Aviv," kata ucap Wong dalam pernyataannya, melansir AFP, Selasa (18/10/2022).
Baca Juga: Negara Arab Buka Diplomasi dengan Israel, Solusi Dua Negara Akan Tercapai?
Pada 2018 lalu, pemerintah konservatif Australia yang dipimpin mantan Perdana Menteri (PM), Scott Morrison, mengikuti jejak mantan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel.
Langkah itu memicu reaksi keras di dalam negeri dan memicu gesekan dengan Indonesia, negara tetangga Australia dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, yang sementara waktu menggagalkan kesepakatan perdagangan bebas.
Yerusalem hingga kini terus diklaim oleh Israel padahal Palestina memiliki hak atasnya. Sementara sebagian besar negaeq anggota PBB menghindari untuk secara resmi mendeklarasikannya sebagai ibu kota negara mana pun.
Baca Juga: Din: Indonesia Dapat Ambil Peran Konkrit terhadap Palestina
"Saya mengetahui ini telah menyebabkan konflik dan keresahan di sebagian masyarakat Australia, dan sekarang pemerintah berupaya untuk menyelesaikannya," sebut Wong dalam pernyataannya.
(jqf)