Negara Arab Buka Diplomasi dengan Israel, Solusi Dua Negara Akan Tercapai?

LANGIT7.ID, Jakarta - Dosen Paramadina Graduate School of Diplomacy (PGSD), Ahmad Khoirul Umam, menilai kondisi Palestina-Israel saat ini tidak terlepas dari dukungan kuat internasional, termasuk gagasan solusi dua negara (two states solution) yang disampaikan Israel dan Amerika Serikat.

Secara geopolitik, pria yang akrab disapa Umam itu menilai ada perbedaan signifikan dunia Arab yang dulu dan sekarang. Dulu, dunia Arab sangat solid. Dalam beberapa perang Arab-Israel, dunia Arab terlihat solid hingga pada era perang Yom Kippur 1973, Israel hampir saja kalah.

“Ketika itu suara dunia Arab bulat : No peace, no Nego. Namun, hari ini sudah terjadi pergeseran pendirian di dunia Arab," kata Umam dalam webinar Universitas Paramadina dan Centre for Dialogue and Cooperation Among Civilizations (CDCC), Kamis (29/9/2022).

Baca Juga: Negara Arab Pulihkan Hubungan dengan Israel, Ini Dampaknya ke Palestina

Beberapa negara Arab telah membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Aktor utama pembukaan hubungan itu adalah pihak Arab Saudi.

Menurut Umam, pergeseran posisi dunia Arab terletak pada beberapa faktor. Pertama, tingginya ketergantungan proteksi militer negara-negara Arab kepada Amerika Serikat. Kedua, terdapat Private Military Company (PMC) yang dimiliki oleh para veteran perang USA yang dipekerjakan di sejumlah negara-negara Timur Tengah.

“USA berhasil mengubah persepsi ancaman baru di negara-negara Timur Tengah. Saat ini yang menjadi ancaman baru adalah Iran. Shiting ancama ke Iran tersebut membuat Israel lebih leluasa. Namun, masalah Palestina kemudian tidak lagi menjadi prioritas bagi politik luar negeri negara-negara Arab,” ucap Umam.

Menurut Umam, hal itu membenarkan tesis Samuel Huntington 30 tahun lalu yang menyebutkan, Islam memiliki sebuah kesadaran besar, tetapi tidak didasarkan pada kohesi yang kuat pada masyarakatnya.

“Hambatan utama bagi perdamaian Israel dan Palestina adalah masalah perbatasan, di mana Israel tidak mau menyerahkan batas wilayah yang didudukinya pada Perang 1967, karena masing-masing mempunyai persepsi,” ujar Umam.

Wilayah Tepi Barat Palestina telah dibangun dan dikembangkan oleh Israel dengan membangun ribuan perumahan Yahudi. Israel juga tidak mau membagi ibukota Yerusalem menjadi dua, sebagaimana tuntutan pihak Palestina yang menghendaki Yerusalem Timur.

Masalah lain adalah 5 juta pengungsi Palestina terpaksa mengungsi sejak Perang 1948. Para pengungsi Palestina pasti ingin kembali ke tanah asal mereka, sementara Israel menolak.

Baca Juga: Menimbang Solusi Dua Negara untuk Kemerdekaan Palestina

“Karena salah satu pertimbangan, yakni perubahan komposisi penduduk, yang akan berubah pasca kembalinya para pengungsi Palestina,” ungkap Umam.

Umam mengatakan, global power shifting dengan munculnya China sebagai kekuatan ekonomi baru, harus jadi momentum penting. OKI harus diberdayakan untuk menggolkan ide solusi dua negara.

“Indonesia jelas harus berperan aktif dengan membangun sinergi aktif dengan negara-negara moderat seperti Turki, Yordania, Maroko, Emirat Arab, Qatar dan Arab Saudi. Serta negara-negara Asia Selatan seperti Pakistan dan Malaysia,” kata Umam.