LANGIT7.ID - Beberapa tahun terakhir negara-negara Arab berbondong-bondong menandatangani hubungan damai atau normalisasi dengan Israel. Pada 2020 lalu, tercatat empat negara Arab sepakat melakukan normalisasi dengan Israel. Teranyar, Maroko melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.
Normalisasi hubungan tersebut membawa dampak terhadap Palestina. Bangsa Palestina harus merasakan penderitaan akibat pendudukan zionis Israel. Warga Palestina yang migrasi ke berbagai belahan dunia juga merasakan dampak tersebut.
Presiden Federasi Arab Palestina Brasil (FEPAL), Ualid Rabah, mengatakan, Israel berusaha menghapus warga Palestina dari diaspora serta rakyat Palestina secara khusus dengan adanya normalisasi.
Dia mengatakan, ada gerakan zionis Israel yang tampak sangat jelas hendak menghapus hubungan warga Palestina dengan Tanah Air mereka. Israel juga berusaha mengganggu keberadaan warga Palestina yang ada di Brasil, Amerika Latin, dan negara-negara lain.
Baca Juga: Turki Pulihkan Hubungan Diplomatik dengan Israel, Janji Tetap Dukung Palestina
"Mereka mencegah kami bahkan menginjak tanah Palestina sebagai turis, kembali ke Palestina, tinggal di Palestina, atau bahkan mengunjungi kerabat di Palestina," kata Rabah, dikutip laman Middle East Monitor, Senin (12/9/2022).
Proses normalisasi tidak terjadi secara kebetulan, tetapi merupakan proses yang dipaksakan kepada warga Palestina dalam upaya mengakhiri perjuangan mereka. Singkatnya, negara-negara Arab melegalkan pendudukan, pembersihan etnis, penjajahan dan apartheid melalui normalisasi.
"Proses ini terjadi dengan mengorbankan rakyat Palestina. Rezim ini mengakui rezim Apartheid Israel. Mereka mengakui proses pembersihan etnis yang sedang berlangsung," kata Rabah.
Israel dan sekutunya berusaha mengambil keuntungan dari perjanjian normalisasi tersebut. Melalui normalisasi, Israel berusaha melegitimasi pendudukan dan memecah solidaritas umat Islam dan warga Palestina yang terus berjuang memerdekakan Palestina.
Baca Juga: Alasan Bangsa Arab Kini Terpuruk, Muslim Indonesia Harus Belajar
"Bagi kami, sebagai orang Palestina di Amerika Latin, mereka tidak akan berhasil!" tutur Rabah.
Rabah yakin, umat Islam di seluruh dunia sedang bergerak melawan pendudukan Israel di Palestina, melawan rezim apartheid yang dipromosikan elit kolonial zionis, melawan kejahatan dan pelanggaran HAM yang dilakukan Israel.
"Sementara rezim ini 'menormalkan' dengan Israel, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) membuka penyelidikan terhadap Israel atas kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan penganiayaan terhadap rakyat Palestina," ujar Rabah.
Secara ekonomi, perdagangan dan normalisasi ekonomi antara Israel dan negara-negara Arab telah tumbuh secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data dari Biro Pusat Statistik Israel, ekspor barang dan jasa Israel ke pasar Timur Tengah dan Afrika Utara diperkirakan mencapai total sekitar $7 miliar per tahun, termasuk lebih dari $1 miliar ke negara-negara Teluk Arab.
Sementara itu, Senat Chili menyerukan solidaritas dengan rakyat Palestina dengan memboikot perusahaan yang mendukung pendudukan Israel dan memboikot produk yang berasal dari pemukiman ilegal Israel.
Baca Juga: Sejarah Konflik Palestina Israel, Perang hingga Akhir Zaman
Pada Juli 2020, Senat Chili menyetujui resolusi yang meminta pemerintah untuk memberlakukan undang-undang yang akan melarang semua produk pemukiman Israel. Resolusi itu juga melarang perusahaan yang terlibat dalam pendudukan Israel untuk mengambil manfaat dari perjanjian atau tawaran yang ditandatangani oleh Chili.
Sejak 2020, UEA dan Bahrain termasuk di antara sejumlah negara Arab – serta Sudan dan Maroko – yang menormalkan hubungan dengan Israel. Perjanjian normalisasi itu dimaksudkan untuk memajukan kepentingan keempat negara itu. Namun, kerjasama regional antara Israel dan dunia Arab memiliki konsekuensi bencana bagi rakyat Palestina di wilayah pendudukan dan di diaspora.
(jqf)