Legislator Harap Laksamana Yudo Selesaikan Sejumlah PR dalam Setahun

LANGIT7.ID, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan mengatakan, Panglima TNI terpilih Laksamana Yudo Margono memiliki sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang ada di depan mata. Yudo diharapkan mampu menunaikan tugas itu meski masa jabatannya hanya sekitar satu tahun.

"Ada tugas besar Panglima, itu tidak ringan. Salah satunya memenuhi Minimum Essential Force (MEF) 2024 dengan target 60 persen," kata Farhan dalam keterangannya, Selasa (6/12/2022).

Farhan menuturkan bahwa MEF adalah upaya memodernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI. Pemerintah pun berusaha mendukung upaya itu dengan menganggarkan Rp134,32 triliun untuk 2023.

Baca Juga: Moeldoko Harap Panglima TNI Bisa Jaga Aspek Penting Pimpinan

"Soal belanja, Kementerian Pertahanan punya kemampuan itu. Tapi apakah ini bisa direncanakan dengan baik," ujar Farhan.

Politisi Fraksi Partai NasDem itu mencontohkan rencana Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang hendak membeli sebuah kapal perang Fregat buatan Prancis. Kapal mahal itu juga dipakai Rusia saat menyerang Ukraina.

Namun, Ukraina berhasil menenggelamkan Fregat dengan torpedo dari kapal selamnya. PT PAL Indonesia kemudian membuat kajian terkait hal tersebut. Hasilnya, anggaran untuk membeli sebuah Fregat bisa dipakai untuk membuat 20 kapal selam berukuran kecil.

Selain itu, Farhan membeberkan PR besar lainnya adalah membuat program pertahanan terukur. Menurut Farhan, anggota TNI saat ini hanya menerima uang makan harian di bawah Rp10.000.

Baca Juga: Laksamana Yudo Komitmen Jaga Netralitas TNI pada Pemilu 2024

"Ada lagi masalah kesejahteraan prajurit. Tidak usah jauh-jauh, meningkatkan uang makan dari Rp7.500 per hari menjadi Rp15.000," ucap Farhan.

Melihat fenomena tersebut, Farhan mengatakan pihaknya terus berupaya agar anggota TNI mendapatkan upah layak. Namun, dia mengungkapkan salah satu kesulitan yang dihadapi guna mewujudkan hal tersebut.

"Kita mesti mencari cara untuk meningkatkan (anggarannya). Kesulitannya adalah meyakinkan Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan anggaran itu," tuturnya.

Baca Juga:

Wapres Harap Laksamana Yudo Lanjutkan Pendekatan Humanis untuk Papua

Komisi I DPR Setujui Laksamana Yudo Jadi Panglima TNI