Wapres Harap Laksamana Yudo Lanjutkan Pendekatan Humanis untuk Papua

LANGIT7.ID, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menaruh harapan besar kepada calon Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono untuk dapat menggunakan pendekatan humanis berbasis teritorial dalam mengatasi persoalan keamanan di Papua. Wapres berharap pemetaan kebijakan pertahanan di Papua ke depannya bisa lebih diintensifkan.

"Saya kira Panglima baru tentu akan melanjutkan kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Mungkin nanti pemetaannya lebih diintensifkan sehingga dengan adanya DOB-DOB ini, petanya semakin jelas (untuk)masing-masing wilayah DOB," kata Ma’ruf Amin dalam keterangannya, Sabtu (3/11/2022).

Menurut Wapres, pemerintah hingga saat ini masih menggunakan pendekatan humanis berbasis teritorial untuk mengatasi masalah keamanan di Papua. Terlebih, peristiwa penembakan misterius terhadap warga sipil maupun petugas keamanan di wilayah Papua masih kerap terjadi.

Baca Juga: Komisi I DPR Setujui Laksamana Yudo Jadi Panglima TNI

Terakhir, terjadi sebuah aksi penembakan misterius terjadi di Jl. Jenderal Sudirman, Yahukimo, Papua Pegunungan pada Selasa (29/11). Peristiwa itu menewaskan seorang petugas kepolisian.

Selain itu, Ma'ruf Amin menegaskan pentingnya penyadaran kepada masyarakat Papua sebagai bagian dari bangsa Indonesia juga terus dilakukan. "Selama ini memang sudah dilakukan, walaupun masih ada (gangguan keamanan) seperti penembakan itu, sebenarnya dari segi frekuensinya sudah menurun," lanjut Ma'ruf Amin.

Meski demikian, pemerintah terus melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang berupaya mengganggu stabilitas keamanan di Papua. Adapun akar masalah terganggunya stabilitas keamanan di Papua adalah kesejahteraan dan penegakan hak asasi manusia (HAM). "Dan langkah kita adalah mencari mereka yang melakukan penembakan untuk dilakukan penegakan hukum," ujar Wapres.

Guna mengatasi masalah kesejahteraan, pemerintah gencar berupaya melakukan percepatan pembangunan di wilayah Papua. Salah satunya dengan membentuk beberapa daerah otonom baru (DOB).

Baca Juga: Visi-Misi dan 4 Program Laksamana Yudo Jika Terpilih Jadi Panglima TNI

"Makanya itu, salah satu akarnya itu untuk kesejahteraan. Dan kedua penegakan HAM, hak-hak manusia itu kita tegakkan. Kalaupun ada dari (oknum) TNI atau polisi yang melakukan pelanggaran, ditindak juga," sambungnya.

"Jadi mereka ditindak, walaupun dari mana ditindak. Itu merupakan kebijakan yang sudah diterapkan sekarang," tutur Ma'ruf Amin.

Sebagai informasi, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022. Sebagai gantinya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono sebagai calon tunggal Panglima TNI.

Baca Juga:

Legislator: Penunjukan KSAL Yudo Jadi Calon Panglima TNI Sudah Tepat

KSAL Yudo Margono Jadi Calon Tunggal Panglima TNI