KRL Mania Minta Jokowi Tegur Menhub soal Tiket Khusus Orang Kaya

LANGIT7.ID, Jakarta - Komunitas Pengguna KRL Jabodetabek (KRL Mania) menyerukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menegur Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terkait tiket kereta khusus orang kaya. KRL Mania menilai kebijakan tersebut kontroversial lantaran membagi penumpang antara "kaya" dan "miskin".

"Pengguna KRL adalah mereka yang rela menggunakan angkutan umum untuk memperlancar jalan di Jabodetabek. Sebagian pengguna memilih meninggalkan kenyamanan kendaraan pribadi, dan berdesakan di KRL," bunyi pernyataan KRL Mania dalam keterangannya, Kamis (29/12/2022).

Baca Juga: Jokowi Resmikan Proyek Pengembangan Stasiun Manggarai Tahap 1

KRL Mania berpendapat, pengguna KRL dan angkutan umum massal lainnya sebenarnya adalah pahlawan transportasi, anggaran, dan iklim. Selain itu, penggunaan transportasi massal juga mengurangi melonjaknya bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan kompensasi, yang tahun ini saja dianggarkan lebih Rp260 triliun.

"Dapat dibayangkan lonjakan APBN jika pengguna KRL sejumlah sekitar 800.000 beralih menggunakan kendaraan pribadi, serta mengisi Pertalite dan Biosolar subsidi," tambah keterangan KRL Mania.

Selain itu, KRL Mania menilai pengguna KRL mampu mengurangi emisi karbon di Jabodetabek. Menurut data, total emisi karbon dari sektor Transportasi di Jakarta mencapai 182 juta ton. Pemakaian 1 liter mobil bensin mengeluarkan emisi sekitar 2,3 kg karbon.

Baca Juga: Switch Over Stasiun Manggarai, KRL Malam Ini Hanya Sampai Pukul 22.30 WIB

"Alasan lain adalah praktek pembedaan tarif akan menyebabkan kerumitan. Selain kriteria yang tidak jelas, dapat terjadi kekacauan karena ada yang merasa berhak untuk duduk atau perlakuan lebih lain. Akan ada keributan antara 'kaya' dan 'miskin', yang diakibatkan kebijakan tersebut," lanjut pernyataan KRL Mania.

Menurut KRL Mania, apabila ada masalah terhadap besaran subsidi KRL Jabodetabek, sebaiknya Menteri Perhubungan mengusulkan pengalihan subsidi dan kompensasi BBM. "Kalau tidak, Presiden dapat mempertimbangkan pengganti yang lebih memiliki keberpihakan terhadap transportasi massal, APBN, dan iklim," demikian pernyataan KRL Mania.

Baca Juga:

Pemprov DKI Jakarta Dukung Revitalisasi Stasiun Tanah Abang

Menhub: LRT Gunakan Teknologi Tinggi Tanpa Masinis