Zakat Berperan Jadikan Indonesia Menuju Negara Kesejahteraan

LANGIT7.ID-, Jakarta- - Berbagai literatur menunjukkan konsep negara kesejahteraan sudah mulai muncul sejak para pejuang menggodok 'konsep Indonesia'. Konsep kesejahteraan ini semakin berkembang dengan kemunculan berbagai program pengentasan kemiskinan, yakni dengan memberikan berbagai subsidi kepada rakyat.

Pimpinan Baznas RI dan dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, HM Nadratuzzaman Hosen, mengungkapkan, saat ini banyak produk legislasi yang mendorong Indonesia semakin mantap menjadi negara kesejahteraan.

"Seperti UU No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial nasional, UU No.14/2019 tentang Pekerja Sosial, UU No.11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial, UU No.41/2004 tentang Wakaf, dan UU N0.23 tentang Pengelolaan Zakat dan sebaganya," kata Nadratuzzaman melalui laman resmi UIN Jakarta, dikutip Selasa (8/8/2023).

Baca juga:Gus Muwafiq: Indonesia adalah Negara Paling Sunnah

Pada dasarnya, praktik dalam konsep negara kesejahteraan tidak asing bagi Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Konsep negara kesejahteraan sejalan dengan salah satu dari lima pilar ajaran Islam, yaitu kewajiban memberikan zakat ke negara bagi mereka yang memenuhi syarat.

Hasil pengumpulan zakat dari para muzaki, munfiq, dan mutashaddiq ini kemudian dikelola pemerintah melalui Baznas sebagai amil negara untuk diberikan kepada para mustahik. Dengan target dan harapan agar mereka bisa berubah menjadi muzaki.

"Nah, di sinilah zakat, infak, sedekah dan wakaf menempati posisi strategis sebagai salah satu pilar yang menopang upaya mewujudkan negara ke sejahteraan," ujar Nadratuzzaman.

Hal ini pula yang mendorong pemerintah mendukung gerakan cinta zakat, seperti setiap tahun dilakukan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta. Presiden Jokowi selalu mengimbau seluruh umat Islam, khususnya pejabat-pejabat negara, aparatur sipil negara, BUMN, dan seluruh kepala daerah di Tanah Air untuk menunaikan kewajiban zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) agar dapat dikelola secara profesional dan transparan.

Jika dikelola dengan baik, beragam dana filantropi ini akan membuka peluang Indonesia menjadi welfare state, yaitu negara yang memperjuangkan kepentingan tunjangan sosial untuk rakyat. Negara kesejahteraan ini bisa menciptakan keadilan ekonomi dan sosial, serta menjaga martabat (dignity) rakyat.

"Di mana rakyat tidak harus mengemis di jalanan dalam situasi krisis," ungkap Nadratuzzaman.

Maka itu, segenap kekuatan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat dalam menghimpun potensi zakat yang mencapai Rp350 triliun. Hal itu merupakan optimisme yang besar bagi Indonesia menuju negara kesejahteraan yang sesungguhnya.

Seperti cita-cita yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945; "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

"Saatnya Kementerian Sosial bersama Baznas, bekerja sama secara terpadu dan berbagi tugas untuk menyantuni masyarakat yang belum sejahtera menjadi sejahtera, serta didukung oleh lembaga negara dan lembaga pemerintah," tutur Nadratuzzaman.