Dampak Infrastruktur Raksasa, Rakyat Jangan Jadi Sapi Perah Jelang Pemilu

LANGIT7.ID-, Jakarta- - Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, meminta masyarakat lebih cerdas lagi menjelang pemilu 2024. Rakyat, kata dia, tidak boleh hanya menjadi sapi perah tiap kali pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Itu karena tidak sediki rakyat yang mengalami peminggiran-peminggiran.

"Rakyat jangan hanya menjadi sapi perah menjelang pemilu," kata Busyro dalam diskusi publik Lembaga Hikmah dan Kajian Publik (LHKP) PP Muhammadiyah dengan tema 'Proyek Infrastruktur Raksasa: Bendungan dan Solusi Palsu Krisis Air' di Jakarta, dikutip Jumat (18/8/2023).

Mantan Ketua KPK itu menegaskan, posisi rakyat setelah Pemilu berlangsung seperti ‘habis manis sepah dibuang’. Dalam pandangan Busyro, hajat demokrasi yang berlangsung rutin telah ditaati oleh rakyat. Akan tetapi, rakyat sering hanya dimanfaatkan suaranya, diminta menjalankan kewajiban, tetapi hak-hak mereka ditelantarkan.

Baca juga:6 Peristiwa Penting Bulan Safar, Salah Satunya Pernikahan Rasulullah SAW

Dia menjelaskan, ideologi developmentalisme atau pembangunanisme yang dimiliki oleh pemangku kebijakan di negeri ini tidak selalu berdampak positif. Misalnya, perkara yang disampaikan Susi Mulyani dari Wadon Wadas. Pembangunan Bener di Wadas menyisakan banyak trauma.

"Terlebih bagi ibu-ibu dan anak-anak, mereka masyarakat yang mengalami langsung proses pembangunan," kata Busyro.

Tidak sampai di situ, relasi sosial yang dijalin harmoni antar warga juga ‘bubrah’. Selain itu, lingkungan yang harapannya selalu terjaga dan lestari, karena ideologi pembangunanisme alam menjadi rusak.

“Kami pengrajin besek, tapi bambu-bambu dihilangkan, kami jadi kehilangan, kesusahan bekerja. Di kami juga ada yang membuat gula aren,” ungkapnya.

Sementara itu dari The Ecosoc Right, Sri Palupi mengungkapkan, di dunia terdapat 40 sampai 80 juta manusia tergusur akibat pembangunan, yang sebagian besar dari Cina dan India. Anggaran untuk pembangunan bendungan seringkali mengalami pembangkangan.

Selain itu, teknologi bendungan yang direncanakan untuk menahan banjir dan pengairan lahan-lahan pertanian, acap kali gagal dan menyebabkan kerusakan lingkungan seperti hilangnya kawasan air dan punahnya aneka ragam hayati.

“Kita belum bisa mendapatkan berapa luas tanah yang hilang, karena rata2 pembangunan bendungan di atas lahan produktif,” imbuhnya.

Dalam ideologi pembangunanisme, menurut Sri Palupi, kematian manusia jarang dan hampir tidak pernah dibicarakan.

Dia mencontohkan terjadinya jebolnya bendungan di Cina yang mengakibatkan ratusan ribu manusia meninggal. Dalam pandangannya, proyek bendungan juga seringkali tidak demokratis.

"Padahal ideologi pembangunanisme seharusnya menjadikan manusia sebagai faktor utama dari pembangunan itu meliputi penjaminan spiritual, budaya, materi dan seterusnya," ujar Sri.

Tidak hanya di luar negeri, kerusakan akibat proyek bendungan juga terjadi di Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Muhammad Riza, Koordinator KRUHA. Di Indonesia juga pernah terjadi kejadian tersebut. Di Indonesia memiliki masalah pada sejarah dan politik. Oleh karena itu, dibutuhkan partisipasi rakyat untuk meneguhkan hak-haknya.

“Sudah terang benderang bahwa pembangunan bendungan untuk krisis air adalah solusi palsu," ungkapnya.

Maka itu, itu kebijakan perlu dilihat secara komprehensif. Karena tidak serupa dengan negara lain, maka Indonesia perlu membuat kebijakan yang sesuai dengan konteks. Misalnya untuk solusi krisis air, tidak serta merta kemudian solusinya adalah dengan membangun bendungan. Sebab alih-alih memberi solusi, proyek bendungan malah menghadirkan masalah lain.