AS Desak Israel Perpanjang Hubungan Perbankan dengan Palestina demi Keamanan Kawasan

LANGIT7.ID-, Jakarta- - Wakil Menteri Keuangan AS, Wally Adeyemo, mendesak Israel untuk memperpanjang hubungan perbankan dengan bank-bank Palestina setidaknya selama satu tahun. Langkah ini bertujuan mencegah krisis ekonomi di Tepi Barat yang bisa mengancam keamanan Israel sendiri.

Adeyemo menyampaikan pesan ini saat bertemu Gubernur Bank Israel, Amir Yaron, di New York pada Senin lalu. Pertemuan tersebut berlangsung di sela-sela Sidang Umum PBB, sebelum Adeyemo bertemu terpisah dengan Raja Abdullah dari Yordania.

"Dia menyampaikan kekhawatiran pemerintah AS tentang ancaman dari beberapa pihak di pemerintah Israel untuk memutus hubungan koresponden perbankan antara bank Israel dan Palestina. Adeyemo menegaskan bahwa hubungan ini harus diperpanjang minimal satu tahun," kata Departemen Keuangan AS dalam sebuah pernyataan tentang pertemuan Adeyemo dengan Yaron.

Belum ada tanggapan langsung dari Bank Israel terkait hal ini.

Pejabat AS telah memperingatkan selama berbulan-bulan bahwa ancaman dari Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich dan pejabat Israel lainnya untuk memutus hubungan bank Palestina dari bank koresponden Israel mereka bisa mengacaukan stabilitas Otoritas Palestina. Hal ini pada gilirannya dapat membahayakan keamanan Israel sendiri.

Izin korespondensi perbankan akan berakhir pada 31 Oktober, yang berisiko mengganggu transaksi ekspor dan impor senilai hampir $10 miliar, menurut pejabat Departemen Keuangan AS.

Adeyemo mengatakan kepada Raja Abdullah bahwa langkah Israel memutus hubungan dengan bank Palestina akan meningkatkan risiko ketidakstabilan regional. Hal ini juga bisa mendorong lebih banyak transaksi keuangan Palestina ke ranah gelap, yang keduanya akan membahayakan keamanan Israel dan kawasan, menurut sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut.

Menteri Keuangan AS Janet Yellen juga menyampaikan kekhawatiran serupa menjelang pertemuan menteri keuangan G7 pada Mei lalu. Isu ini juga disebutkan dalam dua komunike bersama G7.

"Kelangsungan hidup Otoritas Palestina sangat penting untuk stabilitas di Tepi Barat, yang pada gilirannya sangat penting bagi keamanan nasional Israel sendiri," kata seorang pejabat AS, yang berbicara dengan syarat anonim.

Bank Dunia pada Senin lalu menyatakan bahwa wilayah Palestina sudah "mendekati kejatuhan ekonomi". PDB Gaza turun 86% pada kuartal pertama 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, Otoritas Palestina menghadapi kesenjangan pembiayaan sebesar $1,86 miliar pada 2024 dan meningkatnya risiko "kegagalan sistemik."

Smotrich pada Juni lalu memperpanjang pengecualian yang memungkinkan kerja sama antara sistem perbankan Israel dan bank-bank Palestina di Tepi Barat yang diduduki. Namun, perpanjangan hanya berlaku selama empat bulan, bukan satu tahun penuh seperti yang dilakukan pendahulunya.

Pengecualian ini memungkinkan bank-bank Israel memproses pembayaran shekel untuk layanan dan gaji yang terkait dengan Otoritas Palestina, tanpa risiko dituduh melakukan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Tanpa pengecualian ini, bank-bank Palestina akan terputus dari sistem keuangan Israel.

Pejabat AS enggan berkomentar tentang apa yang akan terjadi jika Israel gagal memperpanjang pengecualian tersebut, dan apakah mereka bisa menerapkan sanksi serupa dengan yang dijatuhkan pada pemukim Israel karena kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.