Sabtu, 18 April 2026 
Respons Putusan MK, Nihayatul Wafiroh: UU Cipta Kerja untuk Kesejahteraan Masyarakat
tim langit 7
Sabtu, 09 November 2024 - 07:00 WIB
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh
LANGIT7.ID-, Jakarta- - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas UU Nomor 06 tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
“Saya menyambut baik putusan MK ini, karena telah senada dengan tujuan awal dibuatnya UU Cipta Kerja, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata perempuan yang akrab disapa Ninik di Jakarta.
Lebih lanjut, legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan bahwa putusan MK yang mengubah 21 pasal dari rancangan sebelumnya, telah mengakomodir aspirasi dari berbagai kalangan, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Baca juga:The Power of Istighfar: Cara Komunikasi Menuju Kesehatan Spiritual
“UU ini harus segera dilaksanakan, mengingat penetapan UM (Upah Minimum) tahun 2025, juga sudah mendesak. Komisi IX siap melakukan pembahasan, agar pelaksanaan di lapangan dapat berjalan dengan baik dansesuai harapan kita semua," tegas Ninik.
Ia menambahkan, penetapan UM untuk tingkat Provinsi paling lambat 21 November 2024, sementara UM Kabupaten/Kota paling lambat 30 November 2025.
Ia berharap penentuan UM ini sesuai dengan standar kehidupan layak, dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dan keluarganya, baik dalam halpendidikan, kesehatan dan jaminan hari tua.
"Komisi IX yang bertanggungjawab dalam bidang kesehatan, ketenagakerjaan dan kependudukan, berharap agar UU Cipta Kerja ini mampu menjadi angin segar bagi peningkatan produktivitas tenaga kerja Indonesia, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara luas," pungkasnya.
“Saya menyambut baik putusan MK ini, karena telah senada dengan tujuan awal dibuatnya UU Cipta Kerja, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata perempuan yang akrab disapa Ninik di Jakarta.
Lebih lanjut, legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan bahwa putusan MK yang mengubah 21 pasal dari rancangan sebelumnya, telah mengakomodir aspirasi dari berbagai kalangan, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Baca juga:The Power of Istighfar: Cara Komunikasi Menuju Kesehatan Spiritual
“UU ini harus segera dilaksanakan, mengingat penetapan UM (Upah Minimum) tahun 2025, juga sudah mendesak. Komisi IX siap melakukan pembahasan, agar pelaksanaan di lapangan dapat berjalan dengan baik dansesuai harapan kita semua," tegas Ninik.
Ia menambahkan, penetapan UM untuk tingkat Provinsi paling lambat 21 November 2024, sementara UM Kabupaten/Kota paling lambat 30 November 2025.
Ia berharap penentuan UM ini sesuai dengan standar kehidupan layak, dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dan keluarganya, baik dalam halpendidikan, kesehatan dan jaminan hari tua.
"Komisi IX yang bertanggungjawab dalam bidang kesehatan, ketenagakerjaan dan kependudukan, berharap agar UU Cipta Kerja ini mampu menjadi angin segar bagi peningkatan produktivitas tenaga kerja Indonesia, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara luas," pungkasnya.
(ori)
TOPIK TERKAIT
BERITA TERKAIT
Jadwal Sholat
JAKARTA, Sabtu 18 April 2026
Imsak
04:28
Shubuh
04:38
Dhuhur
11:56
Ashar
15:14
Maghrib
17:54
Isya
19:03
قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِيْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ࣖ
Katakanlah, “Sesungguhnya kematian yang kamu lari dari padanya, ia pasti menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”
