Putusan Mk

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa status Daerah Khusus Jakarta (DKJ) masih sebagai ibu kota negara. Meski begitu, DPR menyatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur tetap berjalan.

MK resmi menolak gugatan nikah beda agama dan tegaskan sahnya perkawinan tetap merujuk hukum agama. Simak penjelasan lengkap hakim terkait putusan terbaru ini.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penyelenggaraan pendidikan dasar di tingkat SD hingga SMP atau sederajat baik negeri maupun swasta, wajib gratis. Putusan ini pun mendapat respons dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas UU Nomor 06 tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Putusan MK menolak gugatan terhadap UU Jaminan Produk Halal dan UU Cipta Kerja menegaskan legalitas sistem sertifikasi halal yang berlaku. Keputusan ini memberi kepastian hukum bagi implementasi jaminan produk halal, mempertahankan peran Komite Fatwa Produk Halal sebagai otoritas utama. Meski ada kekhawatiran dari sebagian pelaku usaha, MK menekankan bahwa regulasi ini tidak menimbulkan ketidakpastian hukum atau mengancam perlindungan konsumen Muslim.

DPR batalkan pengesahan revisi UU Pilkada, menegaskan putusan MK sebagai acuan pendaftaran 27 Agustus. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pastikan tidak ada rapat paripurna mendadak. Keputusan ini mengakhiri spekulasi perubahan aturan jelang pendaftaran. Partai Buruh dan Gelora dapat bersiap dengan kepastian hukum berdasarkan hasil judicial review MK.

Alumni Connect PPI Dunia angkat suara terkait putusan MK tentang UU Pilkada. Mereka mendukung keputusan MK dan mendesak pemerintah untuk menghormatinya. Organisasi ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga demokrasi. Suara kritis mereka menjadi sorotan, menunjukkan peran penting generasi muda dalam mengawal demokrasi Indonesia. Harapannya, sikap ini dapat memicu lebih banyak suara konstruktif dari berbagai kalangan.

DPR diminta untuk menghentikan manuver melakukan revisi UU Pilkada yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK).

Seruan kawal putusan Mahkamah Konstitusi tengah ramai disuarakan. Ajakan ini muncul usai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan revisi Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan sejumlah pihak.

Berita mantan Menteri Hukum dan HAM Deni Indrayana mendapat informasi putusan penting Mahkamah Konstitusi (MK) soal sistem pemilu viral. Bahkan, Menkopolhukam

Begitu membaca Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022, yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dari 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun, saya berpendapat: inilah putusan MK