Perceraian Tinggi, Menag Minta Penghulu Ikut Andil Mengatasinya

4LANGIT7.ID, Jakarta-Tak hanya mencatat pernikahan, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar meminta para penghulu berperan menurunkan angka perceraian.

Dari data, angka perceraian di Indonesia mencapai 408.347 kasus. Angka perceraian di Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 463 ribu kasus.

Nasaruddin Umar merasa prihatin dengan tingginya angka perceraian di Indonesia. Karenanya, ia meminta seluruh jajaran Kementerian Agama (Kemenag) untuk dapat berkontribusi untuk mengedukasi masyarakat guna menurunkan angka perceraian. Hal ini perlu dilakukan oleh seluruh pihak termasuk penghulu.

Hal ini disampaikan Menag Nasaruddin Umar saat memberi arahan pada Training Komunikasi dan Konseling untuk Penghulu Berbasis AI TalentDNA.

Training yang berlangsung selama dua hari, mulai 13-14 Januari 2025 ini terselenggara atas kerja sama UAG University, Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) dan ESQ Leadership Center.

“Penghulu itu bukan saja mencatatkan nikah. Anda semua juga harus bisa mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pernikahan. Karenanya penting untuk menguasai cara berkomunikasi kepada masyarakat,” tutur Menag Nasaruddin Umar, Selasa (14/1/2025), dikutip dari kemenag.go.id.

“Saya mengapresiasi kegiatan ini. Bahkan saya penasaran bagaimana itu Artificial Inteligence (AI) digunakan dalam komunikasi. Ini para penghulu yang hadir dalam kesempatan ini harus mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dari Pak Ary Ginanjar,” imbuh Menag di hadapan 80 penghulu peserta pelatihan.

Menag menambahkan, dalam dunia yang semakin cepat saat ini, keterampilan komunikasi dengan memadukan teknologi seperti AI menjadi salah satu modal agar dapat menghadapi perubahan. “Saya berharap, kemampuan komunikasi yang diperoleh saat ini, dapat berdampak terhadap turunnya angka perceraian,” kata Menag.

Saat ini menurut Menag, data menunjukkan bahwa percerarian di Indonesia 60% di antaranya dialami oleh pasangan dengan usia pernikahan di bawah lima tahun.

“Kalau sudah begini, yang pasti terkena dampak adalah perempuan dan anak. Ini kita harus prihatin. Jadi penghulu, termasuk juga penyuluh, harus dapat memberikan edukasi dan konseling di wilayahnya masing-masing,” pesan Menag.

Sementara Direktur Bina KUA dan Keluarga Kemenag Cecep Khairul Anwar berharap ini menjadi langkah awal untuk mewujudkan pendekatan bimbingan perkawinan (bimwin) yang lebih baik bagi masyarakat.

“Kita berharap ke depan, semua penghulu juga dapat dibekali pengetahuan dan kemampuan ini,” tuturnya.

Berdasarkan catatan, saat ini terdapat 9.333 penghulu se-Indonesia, ini terdiri dari 8.661 penghulu berstatus PNS dan 672 sisanya berstatus PPPK.(*)