Isu Ketenagakerjaan pada Industri Sawit Masih Jadi Sorotan

LANGIT7.ID-Jakarta; Berbagai kasus ketenagakerjaan kerap menjadi sorotan dan kritik bagi industri sawit dari berbagai pemangku kepentingan baik di dalam negeri maupun pihak konsumen di berbagai negara tujuan ekspor. Yakni, isu-isu utama ketenagakerjaan di industri sawit nasional seperti kontrak kerja, upah dan kondisi kerja yang layak.

Presiden Jaringan Ketenagakerjaan untuk Sawit Berkelanjutan (JAGA SAWITAN) Nursanna Marpaung mengungkapkan hal tersebut dalam acara Refleksi 2 Tahun JAGASAWITAN di Jakarta, Selasa (25/2/2025). Menurut dia, berbagai upaya mengatasi isu-isu tersebut telah banyak dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Antara lain melalui peningkatan peran pengawasan, kewajiban sertifikasi mandatori ISPO, maupun sertifikasi sukarela seperti RSPO. ‘’Namun, hal itu masih memerlukan waktu dan upaya yang tidak mudah untuk menjadikan industri sawit sepenuhnya patuh pada berbagai norma-norma lingkungan, sosial dan ekonomi baik itu yang ada dalam regulasi nasional maupun internasional,’’ kata Nursanna yang juga Sekretaris Eksekutif Jejaring Serikat Pekerja/Buruh Kelapa Sawit Indonesia (JAPBUSI) ini.

Dalam pengalaman selama 10 tahun terakhir, kata dia, dialog sosial yang melibatkan pekerja/buruh dan pengusaha dalam mencari solusi mulai dari tingkat perusahaan, sektoral, maupun di rantai pasok memiliki peranan penting. Tujuannya, untuk memastikan
pemenuhan hak-hak pekerja maupun mendorong peningkatan kondisi kerja serta pencapaian berbagai agenda perusahaan untuk meningkatkan produktivitas. ‘’Dalam hal
ini, kerja sama bipartit perlu lebih ditingkatkan agar lebih efektif dalam mendorong pencarian solusi yang berkelanjutan yang melibatkan berbagai pihak utama khususnya pekerja dan perwakilannya,’’ jelasnya.

Nursanna mengungkapkan GAPKI, bersama dengan JAPBUSI pada 16 Februari tahun 2023 mendeklarasikan komitmen dan mengembangkan sebuah wadah kerja sama antara pengusaha dan serikat pekerja di sektor sawit Indonesia yang diberi nama JAGA SAWITAN. Adapun, JAGA SAWITAN adalah forum dialog sosial yang melibatkan pekerja/buruh dan pengusaha di sektor kelapa sawit di Indonesia. Forum ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan industrial yang harmonis dan produktif melalui dialog sosial yang kuat.

Beberapa peran utama JAGA SAWITAN meliputi: Pertama, meningkatkan citra sawit Indonesia dengan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial secara efektif. Kedua, mendorong penghormatan terhadap kebebasan berserikat dan hak-hak dasar di tempat kerja. Ketiga, meningkatkan kondisi kerja termasuk keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta pencegahan pekerja anak dan kerja paksa. Keempat, menguatkan kepesertaan jaminan sosial bagi seluruh pekerja di sektor kelapa sawit.

Nursanna mengungkapkan forum JAGA SAWITAN juga didukung oleh berbagai pihak, termasuk International Labour Organization (ILO), untuk memastikan bahwa praktik bisnis di sektor kelapa sawit berjalan sesuai dengan norma-norma ketenagakerjaan yang berlaku.
Hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja bersifat dinamis, tidak terkecuali di industri sawit. ‘’Pasang surut ini dapat dikelola dengan komunikasi yang baik, kepatuhan terhadap hukum, serta adanya mekanisme dialog sosial seperti yang diupayakan dalam inisiatif seperti Jaga Sawitan di industri sawit Indonesia,’’ paparnya.

Nursanna mengungkapkan tata kelola sawit yang dijalankan saat ini perlu ditingkatkan untuk mengurangi risiko-risiko terjadinya kerja paksa, pekerja anak, diskriminasi, kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, dan penghentian dialog sosial antara pekerja dan pengusaha. ‘’Praktik-praktik buruk dalam rekrutmen, hubungan kerja, dan penetapan indikator kinerja yang dikaitkan dengan upah meningkatkan terjadinya risiko-risiko yang disebutkan di atas,’’tuturnya.

Menurutnya, tidak adanya dialog dan kerja sama antara pekerja dan pengusaha mulai dari tingkat perusahaan membuat upaya pencegahan dan mitigasi terhadap risiko-risiko tersebut
sulit dilaksanakan. Hal ini pada dapat berdampak terhadap daya saing, terutama di pasar internasional, yang semakin menuntut pemenuhan hak-hak pekerja menurut standar perburuhan internasional, dan pada akhirnya terhadap keberlangsungan industri sawit
Indonesia.

Beberapa ide peningkatan tata kelola disampaikan oleh JAGA SAWITAN
antara lain membangun sistem kepatuhan sosial yang terintegrasi mulai dari pelaksanaan pemantauan dan pelaksanaan aksi pencegahan dan perbaikan di tingkat perusahaan, sampai dengan remediasi melalui mekanisme penanganan dan penyelesaian keluhan dan perselisihan di tingkat nasional.Contoh konkrit dari ide ini antara lain : Mekanisme pemantauan dan perbaikan bersama pekerja dan pengusaha di
tingkat perusahaan. Selain itu juga kanalisasi remediasi keluhan dan perselisihan sektor sawit secara digital oleh unit khusus di kantor pemerintah yang menangani masalah
ketenagakerjaan dari tingkat daerah sampai tingkat pusat. (*)