Industri Sawit

Selisih data ekspor-impor CPO jadi sorotan! Pemerintah diminta tak buru-buru menyimpulkan underinvoicing atau transfer pricing karena perbedaan nilai bisa dipicu faktor perdagangan yang sah. Simak 5 langkah yang diusulkan.

POPSI menyoroti anjloknya harga sawit usai kebijakan tata kelola ekspor lewat DSI. Petani sawit disebut paling terdampak akibat kepanikan pasar dan ketidakpastian regulasi.

Kinerja Astra Agro Lestari kuartal I 2026 tumbuh dengan laba Rp373 miliar didorong efisiensi dan penjualan CPO, memberi gambaran prospek bisnis ke depan.

Pakar hukum Dr Sadino kritik rencana Pajak Air Permukaan Rp1.700 per pohon sawit di Riau dan Sumbar: filosofi PAP bukan untuk tanaman, tapi aktivitas pengambilan air permukaan.

Peneliti Pusaka Kalam minta Kemen LH kaji ulang aturan BOD limbah sawit di bawah 100 mg/l, sebab LCPKS lebih bernilai sebagai pupuk organik ketimbang dibuang ke sungai.

Optimalisasi limbah cair kelapa sawit (LCPKS) dinilai mampu menekan impor pupuk, meningkatkan efisiensi perkebunan, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional berbasis ekonomi sirkular.

Implementasi biodiesel B50 tak hanya soal kapasitas produksi, tetapi juga ketahanan sistem pendanaan. Skema pembiayaan BPDPKS, DMO, hingga risiko likuiditas jadi kunci keberhasilan program energi nasional 2026.

Inovasi bensin sawit ITS mampu hasilkan biogasoline rendah emisi hingga 83 persen, jadi solusi krisis energi dan kurangi ketergantungan BBM fosil di Indonesia.

Implementasi biodiesel B50 dinilai berisiko tanpa peningkatan produksi sawit. Peneliti UI menyoroti keterbatasan CPO, potensi gangguan ekspor, dan pentingnya penguatan sektor hulu demi ketahanan energi nasional.

Pakar hukum ingatkan Satgas PKH agar tidak menyita lahan sawit berstatus HGU yang sudah sah secara hukum dan diperkuat putusan Mahkamah Agung demi menjaga kepastian hukum serta iklim investasi di Indonesia.

PP Nomor 45 Tahun 2025 tentang denda administratif kehutanan mengancam keberlangsungan industri sawit. Pakar hukum peringatkan potensi kebangkrutan massal dan gelombang PHK besar-besaran.

PP No. 45 Tahun 2025 tentang sanksi administrasi dan PNBP di sektor sawit menuai polemik. Denda Rp25 juta/ha/tahun dinilai memberatkan, Satgas PKH diberi kewenangan luas, hingga ancaman pada kepastian hukum, hak rakyat, dan iklim investasi Indonesia.

Pakar IPB desak penyelesaian legalitas kebun sawit sebelum 2016 tanpa kriminalisasi. Legalitas HGU jadi kunci iklim investasi yang stabil.