Industri Sawit

Perpres No. 5/2025 soal kawasan hutan menuai sorotan pakar hukum. Tanpa satu peta nasional, aturan ini bisa timbulkan konflik dan hambat investasi.

Pakar IPB kritik penyitaan lahan sawit ilegal tanpa verifikasi lapangan, sebabkan ketidakpastian hukum dan ganggu iklim investasi nasional.

Kepemilikan HGU di lahan sawit punya kekuatan hukum kuat. Sadino: Tak bisa disita tanpa putusan pengadilan. Pemerintah wajib cek data dan beri ganti rugi.

Industri sawit Indonesia cetak ekspor USD 20 miliar di 2024, tapi tantangan hukum dan kendali harga global jadi ancaman serius bagi masa depan ekonomi nasional.

Pengacara Palangka Raya desak Presiden Prabowo soal penyitaan lahan sawit yang dinilai langgar hukum karena belum ada penetapan kawasan hutan di Kalteng.

Ruwetnya izin HGU bikin produksi sawit terhambat. Pakar desak pemerintah sederhanakan proses & tangani konflik lahan demi jaga ekonomi nasional.

Pakar Hukum Unpad sebut penyitaan 1 juta hektare sawit oleh Satgas Prabowo cacat hukum karena langgar prosedur UU Kehutanan dan bisa digugat di PTUN.

Ketua WSN Abdul Aziz kritik keras aturan kawasan hutan. Ia sebut kebijakan ini bisa jadikan sawit kambing hitam kekacauan tata kelola kehutanan.

Pakar hukum ingatkan Satgas Sawit wajib patuhi UU saat tertibkan lahan sawit di hutan, jangan sampai langgar aturan dan rugikan pemilik HGU.

DPR minta Satgas PKH utamakan penyelesaian administratif lahan sawit ilegal daripada sanksi pidana untuk jaga pendapatan negara dari sektor sawit.

Industri sawit Indonesia butuh kepastian hukum melalui percepatan izin pelepasan kawasan hutan dan penyederhanaan prosedur HGU. Pakar ekonomi UI tegaskan pentingnya keseimbangan antara penertiban lahan ilegal dan menjaga keberlanjutan ekonomi sektor sawit yang menyumbang Rp88 triliun ke APBN.

JAGA SAWITAN genap 2 tahun memperjuangkan hak pekerja sawit Indonesia. Forum dialog sosial ini menjadi solusi mengatasi isu kontrak kerja, upah layak dan kondisi kerja di industri sawit nasional. Simak upaya konkret dan pencapaiannya!

Kebijakan penertiban lahan sawit dalam kawasan hutan perlu pendekatan adil. INDEF: 3,3 juta hektare lahan sawit dalam hutan butuh dialog antara pemerintah dan pengusaha untuk hindari kerugian ekonomi nasional.