Diskon Tarif Listrik 50 Persen Batal, Ini Alasan Presiden

LANGIT7.ID-, Jakarta - - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa rencana diskon tarif listrik sebesar 50 persen kepada 79,3 juta orang pelanggan listrik berdaya di bawah 1.300 VA, batal.

Hal tersebut merupakan keputusan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan Menkeu lantaran ada perubahan rencana, serta berkaitan dengan waktu yang terbatas.

"Kita rapat diskon listrik penganggaran lebih lambat. Kalau Juni, Juli tidak bisa dijalankan," ujar Sri Mulyani pada jumpa pers usai rapat terbatas dengan Presiden bersama sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/6).

Sebelumnya diberitakan bahwa pemerintah memberi diskon tarif listrik sebesar 50 persen, bagi para pelanggan akan mulai diberlakukan pada 5 Juni 2025. Skema pemberian diskon ini khusus menyasar pelanggan PLN rumah tangga di bawah 1.300 KWh.

Baca juga: Tarif Listrik Diskon 50 Persen Per 5 Juni, Ini Syarat Ketentuannya

Pembatalan diskon tersebut, pemerintah memberi gantinya berupa penambahan bantuan subsidi upah (BSU), yang semula BSU Rp150 ribu diberikan kepada pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta selama dua bulan, kini menjadi Rp300 ribu per bulan.

Dengan kata lain, 17,3 juta orang pegawai dan 565 ribu orang guru honorer akan mendapatkan bantuan Rp600 ribu selama dua bulan.

"Nanti Kemnaker yang akan mengimplementasikan program tersebut, yaitu BSU sebesar Rp300 ribu per bulan, diberikan untuk bulan Juni dan Juli. Jadi, dua bulan Rp600," jelas Sri Mulyani.

Selain itu, ada empat kebijakan lainnya berupa stimulus ekonomi yang telah diputuskan Presiden. "Hari ini Bapak Presiden juga telah memutuskan untuk memberikan sebuah paket stimulus agar pertumbuhan ekonomi dapat dijaga momentumnya dan juga stabilitas perekonomian terus diperkuat," kata Menkeu.

Paket pertama mencakup program diskon moda transportasi pada masa libur sekolah dan awal tahun ajaran baru Juni–Juli 2025. Diskon 30 persen tiket kereta api disediakan bagi 2,8 juta penumpang dengan alokasi anggaran Rp0,3 triliun.

Sementara itu, tiket pesawat kelas ekonomi akan kembali dikenakan skema PPN ditanggung pemerintah sebesar 6 persen dengan anggaran Rp0,43 triliun, menyasar sekira 6 juta penumpang.

Angkutan laut juga mendapatkan potongan harga 50 persen bagi 0,5 juta penumpang dengan anggaran Rp0,21 triliun.

"Ini semuanya dilakukan di bulan Juni dan Juli dengan keseluruhan total anggaran untuk tiket kereta api, tiket pesawat kelas ekonomi, dan tiket angkutan laut adalah Rp0,94 triliun," ungkap Menkeu, mengutip presidenri.go.id, Senin (2/6).

Baca juga: Pemerintah Gelontorkan Dana Stimulus Ekonomi Rp24,44 T, Mencakup Diskon Tiket KA & Subsidi Upah

Lalu kedua, diskon tarif tol sebesar 20 persen, pada Juni-Juli 2025 senilai Rp0,65 triliun. Program ketiga adalah penebalan bantuan sosial senilai Rp11,93 triliun.

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran Rp11,93 triliun untuk penebalan bantuan sosial. Tambahan dana sebesar Rp200 ribu per bulan akan diberikan selama dua bulan kepada 18,3 juta penerima program Kartu Sembako. Selain itu, mereka juga akan menerima 10 kg beras gratis per bulan, total 20 kg selama dua bulan.

Program keempat adalah perpanjangan diskon 50 persen iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK).

Jadi total nilai paket tersebut Rp24,44 triliun. Sebagian besar atau sekira Rp23,59 triliun berasal dari APBN.

"Kita harapkan kuartal II maka pertumbuhan ekonomi bisa dijaga mendekati 5 persen dari yang tadinya diperkirakan akan melemah akibat kondisi global," ujar Sri Mulyani.