Gerakan Purnawirawan TNI Menguat, Seruan Penggantian Gibran Kian Terstruktur

LANGIT7.ID–Jakarta; Tekanan politik terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini memasuki fase resmi setelah surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI dikirim ke parlemen. Surat itu menandai pergeseran dari pernyataan sikap terbuka menjadi langkah kelembagaan yang menyasar pemakzulan secara konstitusional.

Gelombang penolakan terhadap posisi Gibran telah muncul sejak forum tersebut mendeklarasikan delapan tuntutan besar kepada Presiden Prabowo Subianto, beberapa waktu lalu. Di antara tuntutan yang mencuat, wacana agar Wapres diganti menjadi sorotan utama, bahkan lebih mencolok dibanding kritik terhadap proyek IKN dan isu tenaga kerja asing.

Usulan tersebut bukan hanya suara individu, melainkan bagian dari deklarasi kolektif yang ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel purnawirawan. Salah satu tokoh senior yang ikut dalam deklarasi itu adalah Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno, yang juga pernah menjabat sebagai Panglima ABRI tahun 1988–1993.

Namun dalam surat resmi yang ditujukan ke DPR dan MPR bertanggal 26 Mei 2025, nama Try tidak ikut ditandatangani. Surat itu hanya mencantumkan tanda tangan dari Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.

"Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku," tulis isi surat tersebut sebagaimana dikutip Selasa (3/6/2025).

Meski nama Try Sutrisno tidak tercantum sebagai penandatangan surat, lampiran surat tetap mencantumkan namanya sebagai bagian dari deklarasi sebelumnya. Dengan begitu, surat ini bukan sekadar reaksi spontan, tapi kelanjutan dari sikap yang telah dideklarasikan forum purnawirawan secara luas.

Konfirmasi kebenaran dokumen ini diberikan oleh Sekretaris Forum Purnawirawan TNI, Bimo Satrio, yang menyebut pengiriman surat ke DPR, MPR, dan DPD sudah dilakukan secara resmi.

"Ya betul sudah dikirim dari Senin. Sudah ada tanda terimanya dari DPR, MPR, dan DPD," kata Bimo dalam keterangannya.

Berbeda dari dinamika politik yang biasanya bersifat partisan, gerakan ini membawa simbolisme kuat karena berasal dari kalangan militer senior yang pernah memegang komando tertinggi negara. Dukungan mereka terhadap usulan penggantian Wapres memiliki dimensi moral dan historis, bukan hanya politik.

Selain itu, deklarasi forum juga memuat kritik menyeluruh terhadap arah kebijakan nasional, termasuk mendorong reshuffle kabinet, terutama terhadap menteri-menteri yang dikaitkan dengan kasus korupsi.

Dengan situasi ini, permintaan pemakzulan Gibran menjadi bagian dari rangkaian tekanan besar kepada lembaga legislatif dan eksekutif. Dinamika ini bisa mengubah peta kekuasaan nasional jika ditanggapi serius oleh parlemen maupun oleh Presiden Prabowo.