Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memberikan kepastian bahwa Presiden Joko Widodo tidak bergabung dalam struktur partai. Meski banyak spekulasi beredar, hingga kini baik Jokowi maupun Wakil Presiden Gibran tidak terdaftar dalam kepengurusan partai berlambang beringin. Partai tetap membuka diri bagi semua kalangan sebagai wujud inklusivitas.
Rekonsiliasi politik Prabowo-Wiranto menunjukkan kedewasaan demokrasi Indonesia. Dari ketegangan militer 1998 hingga kolaborasi 2024, keduanya membuktikan bahwa kepentingan nasional di atas segalanya. Pengangkatan Wiranto sebagai penasihat presiden menjadi simbol bahwa dalam politik Indonesia, tak ada permusuhan abadi.
Keputusan Prabowo Subianto merekrut 14 tokoh NU ke dalam kabinetnya mencerminkan pengakuan atas peran penting organisasi ini dalam lanskap politik Indonesia. Langkah ini disambut positif oleh komunitas santri, yang melihatnya sebagai peluang untuk berkontribusi lebih lanjut dalam pembangunan nasional. Meski demikian, tantangan ke depan akan terletak pada kemampuan para menteri untuk mewujudkan visi presiden terpilih dan membawa kemajuan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, muncul sebagai calon kuat Menteri Agama di kabinet Prabowo-Gibran. Kehadirannya di kediaman Prabowo dan pernyataannya tentang tugas yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan memperkuat spekulasi ini. Meski belum ada konfirmasi resmi, banyak pihak meyakini Nasaruddin akan memegang jabatan strategis di Kementerian Agama, mencerminkan komitmen Prabowo untuk merangkul tokoh agama moderat dalam pemerintahannya.
Yusril Ihza Mahendra ditunjuk memimpin Kemenko Hukum dan HAM, kementerian baru hasil pemisahan Kemenko Polhukam. Keputusan Prabowo ini menandai perubahan signifikan dalam struktur kabinet, memfokuskan pada penguatan sistem hukum dan HAM. Langkah ini diharapkan membawa pembaruan dalam tata kelola pemerintahan Indonesia.
Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi pertemuan Prabowo dengan calon menteri, mengindikasikan finalisasi kabinet baru. Bocoran menunjukkan kemungkinan 46 kementerian, terbesar dalam sejarah Indonesia. DPR siapkan 13 komisi pengawas. Berbagai tokoh politik terlihat hadir. Publik menantikan wajah baru pemerintahan dengan harapan dan kekhawatiran. Era politik baru Indonesia segera dimulai dengan potensi perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan.
Muhammadiyah telah membuktikan diri sebagai organisasi yang mampu menyuarakan kritik terhadap pemerintah tanpa menjadi oposisi. Melalui pendekatan KKE (Kritis, Konstruktif, Etis), organisasi ini berhasil mempertahankan perannya sebagai mitra kritis pemerintah selama lebih dari satu abad. Strategi unik ini menjadi teladan bagi organisasi lain dalam memengaruhi kebijakan negara secara efektif dan berkelanjutan.
PKB membuat gebrakan dengan menghadirkan posisi Ketua Harian dalam struktur barunya. Langkah ini mencerminkan upaya partai untuk meningkatkan efektivitas kerja dan membuka peluang bagi berbagai kalangan, termasuk anak muda dan pemula politik. Dengan pembagian tugas yang lebih spesifik antara Ketua Umum dan Ketua Harian, PKB berharap dapat lebih siap menghadapi tantangan politik ke depan.
Anies Baswedan mengisyaratkan pendirian partai politik baru sebagai respons terhadap kondisi politik saat ini. Langkah ini mencerminkan visinya untuk perubahan dan menjadi alternatif dari partai-partai yang ada. Keputusan Anies berpotensi mengubah lanskap politik Indonesia, menawarkan platform baru bagi mereka yang menginginkan perubahan dalam sistem demokrasi nasional.
Muktamar PKB ke-VI di Bali menjadi panggung kembalinya Cak Imin sebagai pemimpin partai. Melalui proses demokratis dan transparan, Muhaimin Iskandar terpilih untuk periode 2024-2029. Pencapaian partai, termasuk strategi Pilpres 2024, menjadi sorotan. Keputusan bulat 38 DPW PKB menunjukkan soliditas internal, membuka babak baru perjalanan PKB dalam politik nasional.