Dedi Mulyadi Buat Aturan Jam Sekolah TK-SD Pukul 06.30, Kepala Sekolah Cikal Merespons

LANGIT7.ID-, Bandung- - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 58/PK.03/DISDIK Tentang Jam Efektif pada Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Barat dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat yang dimulai dari 06.30 WIB.

Kebijakan tersebut mendapat respons praktisi pendidikan. Salah satunya dari Kepala Sekolah Cikal Bandung, Mohammad Rizky Satria, S.Pd., M.Pd., yang memberi tanggapan komprehensif dan sepenuhnya berpihak pada anak.

Menurutnya, kebijakan tersebut belum secara komprehensif dikaji dan melibatkan partisipasi publik, baik ahli atau pihak terdampak, sehingga perlu ditanggapi secara kritis.

“Setiap kebijakan yang berdampak luas pada masyarakat semestinya diputuskan melalui proses pengkajian yang komprehensif, melibatkan partisipasi publik berupa pendapat dari para ahli dan pihak-pihak yang terdampak, juga mempertimbangkan kesiapan teknis di lapangan yang kondisinya beragam. Dalam hal ini kebijakan masuk sekolah lebih pagi belum memenuhi hal-hal tersebut sehingga perlu ditanggapi secara kritis,” ujarnya.

Kebijakan Harus Sistemik, Bukan Parsial

Disebutkan dalam surat edaran yang telah dirilis, untuk PAUD yang mencakup Raudhatul Athfal (RA) dan Taman Kanak-kanak (TK), jam masuk sekolah ditetapkan pukul 6.30 WIB dengan durasi pembelajaran 120-195 menit dalam sehari.

Sedangkan tingkat Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) mulai pembelajaran pukul 6.30 WIB dengan durasi waktu pembelajaran 4 hingga 8,5 jam pelajaran sehari.

Baca juga:Dedy Mulyadi Terapkan Jam Malam, Pukul 21.00-04.00 WIB Siswa Dilarang Keluar Rumah Kecuali...

Melihat detail keterangan jam efektif tersebut sebagai konteks, Rizky mengungkapkan, seringkali kebijakan pendidikan diputuskan secara parsial dan bukan sistemik. Ia pun menyampaikan harapannya bahwa kebijakan jam sekolah pagi untuk PAUD-SMA dapat dikaji kembali.

“Saya berharap kebijakan ini dapat dikaji kembali dengan cara pandang yang lebih komprehensif karena seringkali kebijakan pendidikan diputuskan secara parsial, bukan sistemik. Bahwa misalnya kedisiplinan dapat ditingkatkan dengan berangkat sekolah lebih pagi, tapi tidak menyentuh bagaimana sistem kedisiplinan secara utuh selama ini dilakukan di sekolah-sekolah. Secara teknis juga bagaimana kesiapan orangtua untuk menyikapi hal ini. Lebih jauh bagaimana ketersediaan moda transportasi yang disediakan pemerintah untuk mendukung kebijakan ini,” ungkapnya.

Dia juga mengungkapkan, kebijakan dengan tujuan kedisiplinan murid ini perlu dikaji lebih dalam dan dibuktikan secara ilmiah, karena sejatinya kedisiplinan dan karakter ditentukan oleh berbagai faktor yang saling memengaruhi dalam ekosistem pendidikan.

“Dalam hal ini masuk sekolah lebih pagi dianggap dapat membangun kedisiplinan dan karakter yang positif, padahal kedisiplinan dan karakter ditentukan oleh berbagai faktor yang saling mempengaruhi dalam ekosistem pendidikan di sekolah. Saya melihat kebijakan yang diputuskan pemerintah ini memiliki tujuan yang baik, tapi tujuan yang baik tentu harus diimplementasikan dengan cara yang tepat berdasarkan karakteristik dan kebutuhan anak,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, dalam beberapa kajian ilmiah para ahli lebih banyak memberikan rekomendasi pada penundaan jam sekolah untuk memastikan ritme aktivitas dan mengoptimalkan kualitas belajarnya di sekolah, bukan sebaliknya merekomendasikan proses belajar lebih pagi sebagaimana yang ditetapkan.

“Sebaliknya, kajian-kajian ilmiah yang ada cenderung merekomendasikan penundaan jam sekolah untuk memastikan ritme istirahat dan persiapan berangkat sekolah yang cukup sehingga dapat mengoptimalkan kualitas psikologis dan pedagogis anak pada saat belajar di sekolah. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, saat ini pun Indonesia sudah memiliki jam masuk yang lebih pagi, tapi tidak membuat sistem jam sekolah Indonesia jadi lebih baik. Lebih jauh, tidak membuat murid sekolah di Indonesia menjadi lebih disiplin,” ujarnya.

Dengan masih banyaknya perbincangan publik dan berbagai diskusi ahli dalam menyikapi sekolah jam 06.30 pagi yang ditetapkan oleh Pemerintah Jawa Barat, Rizky berharap publik bisa lebih aktif mengawal setiap kebijakan dengan memberikan berbagai masukan sehingga pemerintah dapat menetapkan kebijakan yang lebih berpihak pada anak dan didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif.