Menilik Strategi Menteri Fadli Zon Memperkuat Ekosistem Budaya Lewat Dana Abadi

LANGIT7.ID-Jakarta; Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menggelar pertemuan dengan Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suahasil Nazara, guna membahas penguatan ekosistem kebudayaan nasional, termasuk pembiayaan berkelanjutan, pengelolaan Dana Abadi Kebudayaan, serta optimalisasi peran kebudayaan sebagai fondasi peradaban dan sumber pertumbuhan ekonomi.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Kebudayaan, Senayan, Jakarta, Menteri Kebudayaan menegaskan bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang tidak tertandingi, baik dari sisi keragaman, kedalaman sejarah, maupun kontribusinya terhadap peradaban dunia, juga sebagai identitas utama yang perlu dikelola secara lebih terarah, berkelanjutan, dan bermartabat.

Berbagai temuan arkeologis mutakhir, termasuk lukisan purba berusia puluhan ribu tahun di Sulawesi Selatan, menurut Menbud menjadi bukti kuat bahwa Nusantara merupakan salah satu pusat peradaban tertua di dunia. Narasi ini, menurut Menteri Kebudayaan, harus menjadi dasar dalam membangun kepercayaan diri dan kebanggaan nasional, sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia.

Menteri Kebudayaan juga memaparkan kondisi pengelolaan cagar budaya dan museum. Saat ini, jumlah registrasi cagar budaya meningkat signifikan, namun masih memerlukan penguatan sumber daya manusia, pelibatan perguruan tinggi, serta pengelolaan ekosistem secara menyeluruh. "Di Museum Nasional saja, tercatat sekitar 194.000 artefak yang sedang dalam proses pencocokan data dan penguatan sistem pencatatan, termasuk penataan kembali nilai aset budaya negara," jelasnya dalam keterangan resmi, Rabu (20/1/2026).

Menteri Fadli turut menyampaikan, seiring hadirnya Kementerian Kebudayaan, animo publik terhadap museum dan cagar budaya menunjukkan peningkatan tajam, dengan adanya lonjakan pengunjung. Pemerintah menurutnya terus meningkatkan kualitas layanan melalui penambahan fasilitas, revitalisasi ruang pamer, serta pengembangan program edukatif dan tematik. "Di bidang diplomasi budaya, pemerintah mengaktifkan kembali rumah-rumah budaya di luar negeri, mendorong repatriasi artefak, serta memperkuat posisi budaya sebagai basis ekonomi dan industri," sambungnya.

Salah satu isu utama yang dibahas dalam pertemuan ini adalah pengelolaan Dana Abadi Kebudayaan dan Dana Indonesiana. Menteri Kebudayaan menyampaikan bahwa meskipun dana abadi kebudayaan terus meningkat, masih terdapat tantangan dalam aspek sistem, proses, dan kapasitas pelaksana. Kementerian Kebudayaan berharap agar kedepannya ada penyederhanaan mekanisme pemanfaatan dana agar lebih mudah diakses oleh pelaku budaya, tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Wakil Menteri Keuangan dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa dana abadi, termasuk Dana Abadi Kebudayaan yang dikelola melalui LPDP, pada prinsipnya berfungsi sebagai pelengkap belanja negara. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk pendanaan aktivitas dan program kebudayaan. Wamenkeu juga menekankan pentingnya peran Kementerian Kebudayaan dalam memberikan arahan strategis kepada pemerintah daerah terkait pemanfaatan dana transfer daerah untuk sektor kebudayaan.

"Kami menyambut positif pengembangan skema public-private partnership (PPP) dalam pembangunan infrastruktur kebudayaan, seperti gedung kesenian dan bioskop, yang bersifat income generating. Melalui skema ini, APBN dapat berperan sebagai penopang agar proyek tetap layak secara ekonomi dan menarik bagi sektor swasta," ungkap Suahasil Nazara.

Pertemuan yang berlangsung dalam dialog terbuka ini turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan; Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan, Endah T.D. Retno Astuti; Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, Ahmad Mahendra; Staf Ahli Bidang Hukum dan Kebijakan Kebudayaan, Masyitoh Annisa Ramadhani Alkatiri; Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Industri Kebudayaan, Anindita Kusuma Listya; dan Kepala Museum dan Cagar Budaya, Indira Esti Nurjadin. Sedangkan mendampingi Wakil Menteri Keuangan, turut hadir Plt. Direktur Utama LPDP, Sudarto.
Menutup pertemuan, kedua belah pihak sepakat akan pentingnya penyusunan peta jalan kebudayaan untuk jangka menengah dan panjang, agar pembangunan kebudayaan berjalan lebih terarah, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan kebijakan fiskal nasional. “Budaya adalah sumber daya yang tidak akan habis. Investasi pada infrastruktur dan ekosistem budaya adalah investasi jangka panjang bagi persatuan, stabilitas, dan kebahagiaan bangsa,” pungkas Menteri Fadli menutup pertemuan.