Anggaran Budaya 2025 Terserap Maksimal, Kementerian Kebudayaan Fokus Target 2026

LANGIT7.ID-Jakarta; Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI yang bertempat di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hadrian, tersebut membahas sejumlah agenda, di antaranya evaluasi kinerja dan anggaran Kementerian Kebudayaan Tahun Anggaran 2025, rencana kerja strategis Tahun 2026, serta perkembangan penulisan sejarah Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kebudayaan menyampaikan bahwa realisasi anggaran Kementerian Kebudayaan Tahun Anggaran 2025 per 15 Januari 2026 mencapai 96,85% dari total pagu sebesar Rp2,58 triliun. Di sisi penerimaan, PNBP tercatat sebesar Rp69,69 miliar atau 121,09% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan upaya Kementerian Kebudayaan menjaga efektivitas belanja agar berdampak langsung bagi pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan.

“Terkait dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan, capaian IPK nasional tahun 2024 berada pada angka 59,98. Metodologi IPK ini menjadi indikator penting bagi kami dalam membaca kondisi kebudayaan nasional sekaligus sebagai dasar perbaikan kebijakan ke depan,” ujar Menteri Kebudayaan dalam keterangan resmi, Rabu (21/1/2026).

Menteri turut menyampaikan sejumlah program strategis yang terus diperkuat, antara lain fasilitasi Semarak Budaya dengan tingkat penyaluran hampir 100 persen dari pagu, peningkatan signifikan penerima Dana Abadi Kebudayaan, serta respons cepat penanganan bencana di Sumatra yang mencakup bantuan logistik, pemulihan cagar budaya, dan dukungan bagi sumber daya manusia kebudayaan.

Paparan Menteri Kebudayaan juga menyoroti capaian Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, termasuk penetapan 514 Warisan Budaya Takbenda Indonesia sepanjang 2025 sehingga total mencapai 2.727 WBTBI, serta penetapan 85 Cagar Budaya Nasional dengan total mencapai 313 Cagar Budaya. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah daerah agar potensi cagar budaya tidak terhambat oleh persoalan administrasi. “Potensi cagar budaya kita sangat besar. Jangan sampai kekayaan budaya tidak tercatat dan terlindungi hanya karena kendala administratif. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama antara pusat dan daerah,” tegasnya.

Dalam bidang penulisan sejarah, Menteri Kebudayaan menyampaikan bahwa kementerian telah menghidupkan kembali Direktorat Sejarah dan Permuseuman dan memulai penulisan Buku Sejarah Indonesia yang melibatkan 123 penulis dari 34 perguruan tinggi dan 11 lembaga non perguruan tinggi. Buku ini terdiri atas 10 jilid utama dan satu jilid fakta aneka dengan total hampir 8.000 halaman, dan telah diluncurkan pada Desember 2025.

Ia menambahkan bahwa pada 2026 kementerian menargetkan penulisan lanjutan sejarah yang mencakup perjuangan mempertahankan kemerdekaan antara tahun 1945-1950 serta beberapa sejarah kerajaan, seperti kerajaan Majapahit, Sriwijaya, dan Samudera Pasai, sekaligus mendorong digitalisasi buku-buku sejarah lokal di seluruh Indonesia.

Paparan kemudian dilanjutkan dengan capaian Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan (DPKSK). Menteri Kebudayaan menyampaikan bahwa Indonesia terus memperkuat diplomasi budaya melalui pengusulan warisan budaya ke tingkat dunia, baik dalam daftar sementara maupun nominasi Warisan Dunia UNESCO, serta nominasi warisan budaya takbenda. Selain itu, upaya repatriasi juga terus didorong dengan salah satu capaian keberhasilan berupa pengembalian fosil koleksi Eugene Dubois dan Arca Puspatara dari Amerika Serikat.

Melalui Ditjen DPKSK, Kementerian Kebudayaan juga menyelenggarakan berbagai forum dan pertemuan budaya internasional, mengaktifkan Rumah Budaya Indonesia di berbagai negara, memperluas promosi kebudayaan melalui platform digital, serta membangun jejaring kerja sama bilateral dan multilateral dengan berbagai negara mitra guna mempromosikan budaya Indonesia di kancah Internasional.

Sementara itu, capaian Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan turut menunjukkan penguatan ekosistem budaya kreatif, khususnya film, musik, sastra, seni pertunjukan, dan seni rupa. Jumlah penonton film Indonesia pada 2025 mencapai lebih dari 80 juta, dengan sejumlah film mencatatkan rekor nasional. Di sisi lain, kementerian juga mendukung festival film daerah, distribusi alat musik, penguatan komunitas sastra, penerjemahan karya sastra ke bahasa asing, hingga pengembangan inovasi budaya digital berbasis gim, animasi, dan teknologi imersif.

Menteri Kebudayaan turut menyampaikan capaian Inspektorat Jenderal yang mencatat nilai survei penilaian integritas sebesar 73,7 dan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah pada angka 2,87. Menteri Kebudayaan menegaskan bahwa penguatan tata kelola dan reformasi birokrasi menjadi fondasi penting agar pemajuan kebudayaan berjalan secara akuntabel dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, dalam paparan rencana kerja Tahun 2026, Menteri Kebudayaan menyampaikan sejumlah prioritas strategis, antara lain penyusunan dan pembaruan regulasi di bidang kebudayaan, pengembangan sistem pendataan kebudayaan terpadu, penataan organisasi dan tata kerja, reformasi birokrasi, penilaian IPK 2026, serta penguatan Dana Abadi Kebudayaan. Selain itu, kementerian akan memperluas kolaborasi lintas sektor, memperkuat diplomasi budaya, mendorong revitalisasi aset budaya, dan meningkatkan kapasitas pelaku budaya di seluruh Indonesia.

Dalam rapat kerja tersebut, Fraksi Partai Demokrat melalui Sabam Sinaga menyampaikan apresiasi atas capaian Kementerian Kebudayaan sepanjang Tahun Anggaran 2025. Ia menilai realisasi anggaran yang tinggi, peningkatan jumlah Cagar Budaya Nasional, serta capaian sektor perfilman dan museum sebagai kinerja positif di tengah berbagai keterbatasan. “Kami mengapresiasi capaian yang telah disampaikan oleh Kementerian Kebudayaan pada tahun 2025, meskipun tentu masih ada sejumlah catatan yang perlu diperbaiki ke depan,” ujar Sabam Sinaga.

Sabam juga menyampaikan terima kasih atas langkah tanggap darurat yang dilakukan Kementerian Kebudayaan dalam merespons bencana di Sumatra, khususnya dalam pemulihan cagar budaya dan dukungan bagi pelaku budaya terdampak. Menurutnya, penetapan 313 Cagar Budaya Nasional merupakan prestasi yang patut diapresiasi dan perlu terus ditingkatkan.

Pandangan berikutnya disampaikan oleh Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) melalui Dewi Coryati. Ia menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kementerian Kebudayaan yang dinilai memberikan dampak nyata terhadap peningkatan aktivitas kebudayaan di daerah, khususnya di Provinsi Bengkulu.

Terkait penulisan sejarah, Fraksi PAN mengapresiasi langkah Kementerian Kebudayaan dalam menyusun Buku Sejarah Indonesia, namun mendorong agar penulisan sejarah ke depan semakin memberi ruang bagi sejarah daerah dan kerajaan-kerajaan lokal di luar Pulau Jawa. Menurutnya, masih banyak guru sejarah di daerah yang belum memiliki akses dan pemahaman memadai mengenai sejarah lokal. “Ke depan kami berharap penulisan sejarah mulai masuk lebih dalam ke sejarah-sejarah di provinsi, karena selama ini fokus sejarah masih sangat Jawa-sentris,” tambahnya.

Turut hadir dalam Rapat Kerja tersebut, antara lain Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian; Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan, Endah T.D. Retnoastuti; Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan; Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, Ahmad Mahendral; Staf Khusus dan Staf Ahli Menteri; jajaran Kementerian Kebudayaan; serta jajaran Komisi X DPR RI.

Menutup rapat kerja, Menteri Kebudayaan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi X DPR RI atas masukan, kritik, dan dukungan yang diberikan terhadap kinerja Kementerian Kebudayaan. Ia menambahkan bahwa Kementerian Kebudayaan akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait. “Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisi X DPR RI. Seluruh masukan sudah kami catat dan akan kami tindaklanjuti. Mohon dukungan Komisi X agar target pemajuan kebudayaan di berbagai bidang dapat tetap berjalan,” pungkas Menteri Kebudayaan.