Prabowo Siap Tarik Indonesia dari Board of Peace Jika Gagal Perjuangkan Palestina

LANGIT7.ID-Jakarta; Keberadaan Indonesia dalam forum Board of Peace (BoP) bersifat kondisional dan bergantung pada komitmen forum tersebut terhadap kemerdekaan Palestina. Presiden Prabowo menegaskan kesiapannya untuk membawa Indonesia keluar dari keanggotaan BoP jika organisasi itu terbukti tidak memberikan maslahat atau justru menjauh dari agenda kemerdekaan bangsa Palestina.

Pernyataan tegas ini muncul untuk menjawab keraguan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai efektivitas keterlibatan Indonesia dalam forum bentukan Donald Trump tersebut. Dalam pertemuan dengan pimpinan ormas Islam di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2026), Presiden menekankan bahwa Indonesia akan mengambil sikap aktif untuk mengawal arah kebijakan BoP dari dalam.

Wakil Ketua Umum MUI 2025-2030, Kiai Cholil, yang hadir dalam silaturahim tersebut mengungkapkan poin-poin penjelasan kepala negara. "Permintaan itu dijawab oleh Pak Presiden bahwa di dalam keanggotaan BoP itu tidak harus mengikuti semuanya. Jadi kalau ada langkah atau aksi yang tidak cocok maka Indonesia akan abstain dan absen. Yang kedua, kalau memang tidak membuat maslahah dalam perkembangan waktu maka Presiden tidak segan-segan akan keluar dari BoP," kata Kiai Cholil.

Kiai Cholil menjelaskan bahwa sebelumnya pihak MUI merasa skeptis mengingat rekam jejak inisiator BoP, Donald Trump, serta sikap Benjamin Netanyahu yang tetap tidak mengakui kemerdekaan Palestina. Namun, Presiden Prabowo meyakinkan bahwa langkah diplomasi ini merupakan strategi untuk melakukan perbaikan melalui jalur internal.

"Nah, Presiden menyatakan akan memperbaiki dari dalam. Nah, kami mengatakan skeptis karena pertama, Trump jejaknya itu tidak membela terhadap Palestina dan Israel, Netanyahu sampai sekarang tidak mengakui terhadap kemerdekaan Palestina," tuturnya.

Meski ada perbedaan pandangan di awal, kedua pihak mencapai kesepahaman mengenai prinsip dasar konstitusi Indonesia yang menentang segala bentuk penjajahan. Presiden menjamin bahwa misi utama Indonesia tetap pada pembelaan terhadap kedaulatan Palestina.

"Tadi itu kita dengan Presiden sepakat Indonesia menolak segala bentuk penjajahan karena menurut keyakinan umat Islam dan konstitusi kita, undang-undang dasar itu menolak segala bentuk penjajahan. Yang kedua kita sepakat bahwa kita membela kemerdekaan Palestina," jelas Kiai Cholil.

Sebagai catatan tambahan, MUI memberikan desakan agar pemerintah memastikan perdamaian yang diusung BoP bukan sekadar versi yang menguntungkan pihak tertentu. Kiai Cholil juga menitipkan pesan agar pasukan perdamaian yang dikirimkan nanti tidak disalahgunakan untuk menekan kelompok yang sedang berjuang demi kemerdekaan.

"Kita minta pembangunan itu adalah tidak hanya damai menurut versi Trump dan Netanyahu tetapi merdeka rakyat Palestina. Itu kita minta. Yang ketiga, kita minta agar pasukan-pasukan kita ini ketika diberangkatkan ke sana jangan sampai menjadi alat pemukul orang yang berjuang untuk kemerdekaan Palestina seperti Hamas dan lain-lain," tutur Kiai Cholil.