LANGIT7.ID-Jakarta; Pemerintah akhirnya buka suara soal jurus pamungkas untuk melindungi masyarakat dari jerat bunga pinjaman yang mencekik. Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono memastikan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih akan menjadi tameng dengan menawarkan bunga pinjaman hanya 6 persen per tahun.
Angka ini bukan tanpa alasan. Ini adalah jawaban atas kegelisahan Presiden Prabowo Subianto yang beberapa waktu lalu membandingkan secara gamblang perlakuan sistem perbankan terhadap si kaya dan si miskin.
"Pengusaha besar bunga 7-9 persen, rakyat kecil kena 20 persen bahkan 1 persen sehari. Saya bilang tidak bisa," tegas Prabowo, mengutip kondisi di lapangan yang dinilai timpang.
Nah, 6 persen inilah yang digadang-gadang menjadi angka ajaib yang akan mengubah arah pembiayaan di desa.
Bukan Cuma Pinjaman, Tapi "Perang" Melawan Rentenir dan PinjolDi kantornya, Senin (30/3), Ferry Juliantono menjelaskan bahwa kehadiran bunga murah ini adalah untuk memberikan alternatif. Selama ini, masyarakat kecil seringkali terpaksa berutang dengan bunga selangit karena tidak punya pilihan.
"Ini untuk menjadikan alternatif bagi masyarakat supaya tidak terjebak kepada praktik rentenir dan pinjaman online," ujar Ferry.
Bedanya, jika rentenir sering membebani dengan bunga harian yang bisa mencapai 1 persen (alias 30 persen sebulan atau 360 persen setahun), maka Kopdeskel hadir dengan skema ultra mikro yang lebih manusiawi. Akses ini akan disalurkan melalui unit lembaga keuangan yang berada langsung di bawah naungan koperasi desa.
Lebih dari Sekedar Kredit: Menyerap Hasil Desa, Menekan Harga PanganNamun, yang membuat program ini menarik adalah cakupannya yang tidak hanya berhenti di soal utang-piutang. Ferry menambahkan bahwa Kopdeskel Merah Putih dirancang sebagai ekosistem ekonomi desa yang utuh.
Pertama, koperasi ini akan berperan sebagai offtaker. Artinya, hasil pertanian, kerajinan, atau produksi warga desa akan diserap langsung oleh koperasi. Tidak ada lagi permainan tengkulak yang kerap membuat petani gigit jari.
Kedua, koperasi juga akan berfungsi sebagai penyedia kebutuhan pokok. Dengan harga yang lebih murah dibanding pasar umum, diharapkan inflasi di tingkat desa bisa terkendali.
"Makanya hari ini kami di Kementerian Koperasi menggelar rapat pimpinan. Fokusnya salah satunya yang terpenting adalah menjadikan Koperasi Desa ini sebagai offtaker yang menyerap hasil produk masyarakat desa," imbuh Ferry.
Meski terdengar ambisius, pemerintah mengaku tidak akan asal gas. Ferry menyebut pihaknya akan terus memantau kebutuhan likuiditas setiap desa. Tidak semua desa akan diguyur kredit dalam jumlah sama; penyaluran akan disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat setempat.
Dengan langkah ini, seolah pemerintah sedang mencoba membuat dua garis pertahanan sekaligus: melindungi dompet rakyat dari bunga pinjol yang membunuh, sekaligus memastikan kantong mereka terisi lewat penyerapan hasil produksi lokal.
Pertanyaannya sekarang, mampukah skema 6 persen ini benar-benar mengalahkan kebiasaan lama masyarakat yang sudah lebih dulu akrab dengan kemudahan (meski beresiko) dari rentenir? Kita tunggu realisasinya di lapangan.(*/saf)
(lam)