Spanyol Beri Status Hukum Resmi Pada 500.000 Migran yang Tak Miliki Dokumen

LANGIT7.ID-, Spanyol - Pemerintah Spanyol telah menyetujui rencana untuk memberikan status hukum kepada 500.000 migran yang tidak memiliki dokumen. Ini menjadi angin segar bagi para migran yaitu mereka diintegrasikan secara formal ke dalam angkatan kerja.

Perdana Menteri Pedro Sánchez menggambarkan keputusan pemerintahnya sebagai tindakan keadilan dan suatu kebutuhan bagi Spanyol.

Dalam surat kepada warga Spanyol yang diunggah di media sosial, Sánchez mengatakan bahwa legalisasi massal tersebut bertujuan untuk mengakui realitas hampir setengah juta orang yang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari.

Sementara Partai Rakyat (PP) yang merupakan partai oposisi konservatif Spanyol, berjanji untuk berupaya menentang keputusan tersebut. Menurut mereka legalisasi itu akan menguntungkan migran ilegal, dan mendorong lebih banyak migran untuk datang.

Rencana pemerintah akan menawarkan izin tinggal satu tahun yang dapat diperpanjang kepada migran tanpa dokumen.

Untuk memenuhi syarat, pelamar harus membuktikan bahwa mereka telah tinggal di Spanyol selama lima bulan dan memiliki catatan kriminal yang bersih. Mereka memiliki waktu antara 16 April dan akhir Juni untuk mengajukan permohonan.

Sánchez mengatakan bahwa migran telah membantu membangun Spanyol yang kaya, terbuka, dan beragam seperti sekarang ini dan yang kita cita-citakan.

Ia menambahkan, para migran dibutuhkan untuk menopang perekonomian dan layanan publik di negara yang populasinya semakin menua. Ia juga mengatakan ini adalah langkah yang tepat bagi sebuah negara yang di masa lalu telah menyaksikan banyak warga negaranya beremigrasi untuk mencari peluang yang lebih baik.

Baca juga: Istri Perdana Menteri Spanyol Didakwa Korupsi Dengan Maanfaatkan Suami Yang Sebagai Pejabat

Lembaga think-tank Funcas memperkirakan bahwa ada sekitar 840.000 migran tanpa dokumen di Spanyol, yang sebagian besar berasal dari Amerika Latin.

"Ini akan menguntungkan banyak orang, memberi mereka akses ke pekerjaan dan kualitas hidup yang lebih baik," kata Ricardo, seorang desainer grafis Bolivia yang belum mampu mempertahankan pekerjaan tetap dan berencana untuk mengajukan permohonan skema tersebut.

"Dan itu berarti lebih banyak uang untuk negara Spanyol dan lebih banyak pekerja akan tersedia secara legal untuk para pengusaha," tambahnya.

Pihak oposisi mengatakan bahwa perkiraan pemerintah salah dan sekitar satu juta migran dapat mengajukan permohonan skema tersebut, dengan PP menggambarkan rencana tersebut sebagai keterlaluan. Sebaliknya, Gereja Katolik mendukung undang-undang pemerintah.

Skema ini muncul ketika banyak negara tetangga Spanyol di Eropa memperketat kontrol terhadap imigrasi.

Baik pemerintah Sosialis maupun PP telah menerapkan amnesti migran di masa lalu. Yang terakhir adalah pada tahun 2005, ketika 577.000 orang menerima izin tinggal di bawah pemerintahan Sosialis. (*/lsi/bbc)

Baca juga: Makin Garang, Kini Spanyol Tutup Wilayah Udara Bagi Pesawat AS yang Terkait Perang Iran