Lulusan Ilmu Sosial & Kependidikan Membludak, Prodi yang Tidak Relevan Kebutuhan Industri Bakal Ditutup

LANGIT7.ID-, Bali - - Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dalam waktu dekat ini berencana menutup berbagai program studi (prodi) yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang.

"Nanti mungkin ada beberapa yang harus kami eksekusi dalam waktu tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi," kata Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukoco dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 di Kabupaten Badung, Bali beberapa waktu lalu.

Badri menambahkan, rencana ini akan dieksekusi dalam waktu dekat. Dengan demikian Ia meminta perguruan tinggi memiliki kerelaan hati untuk menyeleksi prodi apa saja yang perlu ditutup.

Tujuannya menutup prodiyang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan tersebut memiliki tujuan untuk menekan kesenjangan antara lulusan perguruan tinggi dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja.

Baca juga: Penutupan program studi: Tanggapan Rektor Universitas Paramadina

Sebagai contoh konkrit, berdasarkan catatan Kemendikti setiap tahun kampus meluluskan hingga 1,9 juta sarjana. Namun, para lulusan itu kesulitan mencari pekerjaan lantaran kebutuhan di lapangan tidak cocok dengan latar belakang pendidikan mereka.

"Karena itu, pemerintah berencana mengendalikan kesenjangan tersebut dengan menutup sejumlah prodi yang tidak relevan, serta fokus pada program studi yang masuk ke dunia industrialisasi. Beberapa di antaranya meliputi energi, pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan manufaktur maju," tutur Badri.

Ilmu Sosial dan Kependidikan

Tingginya kesenjangan antara lulusan dan kebutuhan industri dipicu oleh banyaknya kampus yang kebanyakan membuka program studi berdasarkan keinginan pasar, tanpa memikirkan kesesuaiannya dengan dunia kerja.

Badri memberi contoh yaitu program ilmu sosial dan kependidikan. Keduanya menjadi prodi yang mengalami oversupply atau kelebihan pasokan lulusan.

Jurusan keguruan atau kependidikan, misalnya, setiap tahun terdapat 490.000 lulusan keguruan, sementara kebutuhan calon guru hana 20.000 orang. Akhirnya, sisa dari lulusan yang tidak terserap menjadi pengangguran terdidik.

"Akibatnya kelebihan suplai di situ, saya bisa mengecek juga misalnya tahun 2028 itu sebenarnya kita kelebihan suplai dokter. Kalau misalnya ini dibiarkan, apalagi terjadi mal-distribusi, tidak keseimbangan distribusi di masing-masing daerah," jelas Badri.

Baca juga: Buka 23 Program Studi Menarik, Universitas Sunan Gresik Tawarkan Beasiswa Penuh Sampai Lulus

Badri menekankan bonus demografi yang akan dihadapi Indonesia harus diiringi dengan relevansi pendidikan tinggi. Atas dasar itu, Badri mengajak perguruan tinggi, terutama anggota Konsorsium PTKP untuk turut membantu pemerintah menyeleksi program studi apa saja yang masih relevan.

"Sebenarnya yang dibutuhkan itu prodi apa ke depan, itu yang akan kami coba susun nanti bersama," imbuhnya.

Menurut dia, perlu dikembangkan prodi-prodi baru yang sesuai dengan delapan industri strategis. "Tentu perlu ada kerelaan dari masing-masing rektor untuk melakukan kajian itu, disesuaikan agar prodinya memang relevan," ucapnya.