Mendikdasmen Tekankan Pentingnya Penguatan Riset Kebijakan Pendidikan di Tingkat Perguruan Tinggi

LANGIT7.ID-, Malang - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menekankan pentingnya penguatan kapasitas perguruan tinggi dalam riset kebijakan pendidikan. Hasil riset tersebut diharapkan menjadi masukan strategis bagi penyusunan kebijakan berbasis data dan kebutuhan nyata di sekolah-sekolah.

Hal tersebut disampaikan Abdul Mu'ti dalam pertemuan bersama para rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah (PTMA) di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jumat (17/10) lalu.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian roadshow Kemendikdasmen ke Jawa Timur yang mengusung semangat sinergi antara pemerintah dan lembaga pendidikan tinggi. Melalui forum ini, ditegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan nasional membutuhkan kolaborasi lintas jenjang, mulai dari sekolah hingga perguruan tinggi.

Mendikdasmen menekankan pentingnya riset kebijakan pendidikan yang melibatkan kampus dan lembaga penelitian. "Program riset seperti ini tidak akan dikerjakan langsung oleh kementerian, tapi akan diberikan kepada kampus atau lembaga penelitian," kata Abdul Mu'ti, dikutip Rabu (22/10/2025).

Selain itu, dalam arahannya Menteri Abdul Mu'ti juga menjelaskan bahwa penguatan mutu pendidikan nasional dijalankan melalui lima program prioritas yang saling terkait dan membuka ruang luas bagi perguruan tinggi untuk berkolaborasi.

"Program-program ini tidak berdiri sendiri. Kami ingin agar kebijakan di kementerian bisa disinergikan dengan perguruan tinggi, terutama PTMA yang selama ini telah banyak berperan di lapangan," jelas Abdul Mu'ti.

Baca juga: BSI Gandeng 164 Kampus Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah, Perkuat Ekosistem Pendidikan Islam Digital

Program pertama berfokus pada revitalisasi sekolah dengan melibatkan konsultan dan fasilitator, termasuk perguruan tinggi mitra, untuk memastikan tata kelola keuangan dan pelaksanaan pembangunan sekolah berjalan sesuai perencanaan.

"Kalau program ini kembali berjalan tahun depan, kemitraan dengan PTMA menjadi penting. Kita bisa bersinergi dalam bentuk kemitraan strategis," ungkapnya.

Selanjutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi agenda besar melalui berbagai program seperti Pendidikan Profesi Guru (PPG), Magister Pendidikan dan Profesi (MPL), dan beasiswa Rencana Pengembangan Mutu (RPM) bagi guru. "Kami berusaha agar semua guru dapat memenuhi kualifikasi yang dituntut undang-undang. Program PPG dan beasiswa RPM ini bagian dari upaya itu," ungkapnya.

Upaya peningkatan mutu guru juga diperkuat dengan pelatihan dan pendampingan berbasis coaching, coding, dan artificial intelligence (AI) untuk meningkatkan kompetensi guru menghadapi transformasi teknologi pembelajaran. "Coding dan AI memang sekarang masih menjadi mata pelajaran pilihan, tapi seiring waktu kemungkinan akan diwajibkan. Maka kebutuhan pelatihan guru akan semakin besar, dan peran perguruan tinggi juga akan semakin penting," kata Mu'ti.

Baca juga: Kerja Sama Indonesia-Prancis, Kemendikdasmen Luncurkan Program Pelatihan Kuliner Pendidikan Vokasi

Selain itu, Kemendikdasmen menjalankan program pembelajaran mendalam (deep learning) yang mulai diterapkan bagi seluruh guru. Pelatihan ini akan menjadi kewajiban nasional untuk memastikan kualitas pengajaran yang berorientasi pada pemahaman konseptual dan refleksi praktik pembelajaran.

Program pelatihan Bahasa Inggris untuk guru juga akan diperluas seiring rencana penerapan mata pelajaran Bahasa Inggris wajib mulai kelas 3 SD pada tahun 2027. "Kami sudah rapat bersama BPK untuk membahas pelatihannya. Saya menyarankan agar jangan menggunakan istilah pelaku pendidikan, supaya nanti bisa disertifikasi dan menjadi bagian dari peningkatan kompetensi guru," ujarnya.

Forum tersebut, ujar Menteri Mu'ti, juga menjadi ruang dialog terbuka antara PTMA dan Kemendikdasmen untuk membahas berbagai isu aktual di lapangan. Beberapa di antaranya adalah pelaksanaan program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk guru, peningkatan kualifikasi pendidikan, linearitas keilmuan, serta posisi pendidikan vokasi dalam sistem pendidikan nasional.

"Kita berusaha agar semua guru mendapatkan kesempatan yang adil untuk meningkatkan kualifikasi dan kesejahteraan. Program RPL bukan jalan pintas, tapi bentuk penghargaan atas pengalaman panjang guru di lapangan," jelasnya.

Dalam konteks pendidikan vokasi, pemerintah juga mendorong penyetaraan dan penguatan jenjang pendidikan agar lulusan politeknik dan sekolah kejuruan memperoleh pengakuan yang setara, termasuk di dunia kerja internasional.

Pada kesempatan yang sama Mendikdasmen juga menjelaskan mengenai sejumlah kebijakan prioritas yang dapat disinergikan dengan PTMA. Program-program tersebut mencakup revitalisasi sekolah, peningkatan kompetensi guru, riset kebijakan pendidikan, hingga penyusunan bahan ajar dan supervisi pembelajaran.

"Kami membuka kemitraan strategis dengan PTMA agar pendidikan dasar dan menengah memiliki mitra yang kuat dalam peningkatan mutu. Banyak perguruan tinggi Muhammadiyah yang sudah terlibat sebagai fasilitator, konsultan, maupun pendamping di lapangan. Ini menunjukkan bahwa kolaborasi kita bukan hanya simbolik, tapi sudah menjadi kerja nyata," ujar Abdul Mu'ti.