LANGIT7.ID-, - Provinsi Papua Pegunungan mengalami penurunan angka partisipasi sekolah baik dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Hal ini berdasarkan data Rapor Pendidikan tahun 2025.
Menyikapi hal tersebut,
Kementerian Pendidikan Dasar dan MenengahKementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua menggelar Advokasi kepada pemangku kepentingan pendidikan di daerah dalam upaya meningkatan angka partisipasi sekolah
Wajib Belajar 13 Tahun. Acara digelar di Kabupaten Jayawijaya, Selasa (7/10).
Kegiatan advokasi ini digelar dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Papua Pegunungan.
Kepala BPMP Provinsi Papua, Junus Simangunsong, dalam sambutannya menegaskan bahwa Program Wajib Belajar 13 Tahun merupakan kebijakan strategis Kemendikdasmen yang bertujuan memperluas akses pendidikan hingga jenjang SMA/SMK.
Selain itu, ia menyebut bahwa pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah daerah memiliki peran penting untuk membantu serta memberikan edukasi pemahaman kepada masyarakat khususnya orang tua yang memiliki anak usia sekolah, agar mau bersekolah atau melanjutkan studinya.
"Melalui kegiatan ini kami berharap terciptanya sinergi dan kolaborasi yang dapat menekan angka putus sekolah dan memperkuat komitmen daerah dalam menyediakan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas khususnya di Provinsi Papua Pegunungan," ujar Junus melalui keterangan tertulis, dikutip Rabu (8/10/2025).
Baca juga: Sekolah PAUD 1 Tahun Jadi Fondasi Generasi Emas dalam Grand Design Wajib Belajar 13 TahunSementara itu, Staf Ahli Gubernur Provinsi Papua, Aron Wanimbo, menyampaikan bahwa untuk menekan angka putus sekolah di Papua Pegunungan sangat memerlukan dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sisi sekolah dan masyarakat.
"Pemerintah daerah terus berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor agar kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun dapat diimplementasikan secara efektif di seluruh Kabupaten yang ada di Provinsi Papua Pegunungan," tutur Aron.
Kegiatan ini turut mengundang perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Jayawijaya serta Kejaksaan Tinggi Negeri Kabupaten Jayawijaya. Pada forum tersebut, juga membahas dan mengawal bersama sejumlah prioritas Kemendikdasmen untuk dapat berjalan secara efektif di Provinsi Papua Pegunungan.
(lsi)