DPRD Jateng Dorong Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Jadi Mesin Pertumbuhan

LANGIT7.ID-Tegal; Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Doktor Mohammad Saleh menghadiri acara Rembug Jateng bertema ‘Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan & Ekonomi Syariah sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi” di Pendopo Gedhe Sebayau Kota Tegal, Senin (22/6). Rembug itu menjadi forum sinergi Pemprov Jateng dengan pemerintah kabupaten/ kota se-Jateng untuk memantapkan arah pembangunan tahun mendatang.

Dalam sambutannya, Doktor Mohammad Saleh menyoroti wilayah Bergasmalang Petanglong yang meliputi Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal. Menurut dia kawasan pesisir utara itu punya kekuatan besar di sektor industri, perdagangan, pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata.

“Wilayah tersebut merupakan kawasan strategis di pesisir utara Jateng yang potensinya luar biasa. Jika dikelola tepat, bisa menjadi penggerak utama ekonomi Jateng,” katanya dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (23/6/2026).

Ia menilai tema Rembug Jateng sangat relevan dengan arah pembangunan ke depan. Terutama dalam menghadapi tatanan global sekaligus memanfaatkan potensi daerah.

“Kita butuh pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada 2027 mendatang,” ujarnya.

Ia menegaskan DPRD Provinsi Jateng berkomitmen penuh mendukung kebijakan pembangunan yang berpihak pada rakyat. Komitmen itu meliputi 3 pilar utama yakni penguatan ekonomi rakyat, pengembangan wisata berkelanjutan, dan penguatan ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di Jateng.

Melalui forum Rembug Jateng, ia berharap lahir gagasan, strategi, dan langkah konkret yang bisa memperkuat pembangunan daerah. “Forum tersebut harus menghasilkan langkah nyata yang menjawab tantangan ekonomi ke depan. Bukan sekadar wacana tapi aksi yang dirasakan langsung masyarakat,” harapnya.

Rembug Jateng dapat menjadi titik awal kolaborasi yang lebih erat antara DPRD, Pemprov, dan pemerintah daerah. Dengan sinergi tersebut, potensi wisata pantai, kuliner, dan UMKM di jalur pantura bisa dikembangkan, sementara ekonomi syariah didorong sebagai alternatif pembiayaan yang berkeadilan bagi pelaku usaha kecil.