LANGIT7.ID-Jakarta; Meski operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi telah resmi berakhir, pelayanan pemerintah kepada jamaah Indonesia belum sepenuhnya selesai. Hingga kini masih terdapat 60 jamaah yang menjalani perawatan di rumah sakit Arab Saudi dan akan terus didampingi sampai dinyatakan laik terbang untuk kembali ke Indonesia.
Penutupan operasional diumumkan Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf setelah seluruh jamaah haji Indonesia tiba kembali di Tanah Air pada Rabu (1/7). Bersamaan dengan itu, proses klaim asuransi bagi jamaah yang wafat juga terus dilakukan sesuai ketentuan.
Operasional haji tahun ini resmi berakhir setelah kloter terakhir, UPG-43, mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar pukul 17.05 WITA dengan membawa 242 jamaah.
"Alhamdulillah, seluruh jamaah haji Indonesia telah kembali ke Tanah Air dengan selamat. Atas nama Kementerian Haji dan Umrah, saya menyatakan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi secara resmi telah berakhir," ujar Menhaj dalam keterangnanya, dikutip Kamis (2/7/2026).
Meski demikian, Menhaj menegaskan berakhirnya operasional bukan berarti pekerjaan pemerintah selesai. Dalam waktu dekat, Kementerian Haji dan Umrah akan melakukan evaluasi menyeluruh bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun-tahun mendatang.
"Kami mencatat masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama terkait layanan di Mina dan penguatan implementasi istithaah kesehatan. Seluruh catatan tersebut akan menjadi fokus evaluasi agar penyelenggaraan haji ke depan semakin profesional, aman, nyaman, dan berorientasi pada kebutuhan jamaah," kata Menhaj.
Berakhirnya operasional haji 1447 H/2026 M sekaligus menjadi penanda dimulainya persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M. Kementerian Haji dan Umrah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan yang semakin profesional, adaptif, dan berpusat pada kebutuhan jamaah.
Sepanjang operasional haji 2026, pemerintah memberangkatkan 527 kelompok terbang (kloter) yang mengangkut 202.636 jamaah haji reguler dari 16 embarkasi di seluruh Indonesia.
Selain itu, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) juga memberangkatkan 16.585 jamaah haji khusus dan 1.016 petugas haji khusus.
Pelaksanaan haji tahun ini juga menghadapi tantangan dalam melayani karakteristik jamaah yang beragam, terdiri atas 44.247 jamaah lanjut usia, 170.700 jamaah berisiko tinggi, 370 jamaah berkebutuhan khusus, serta 275 pengguna kursi roda.
Untuk mendukung pelayanan tersebut, pemerintah menyiapkan layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, pembinaan ibadah, hingga layanan kesehatan agar jamaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
Selama operasional berlangsung, pemerintah mendistribusikan sekitar 24,18 juta boks makanan, mengoperasikan 15.212 bus antarkota perhajian dan 11.990 trip bus shalawat, serta menghadirkan layanan kesehatan berlapis melalui tenaga kesehatan di setiap kloter, klinik satelit, Klinik Kesehatan Haji Indonesia, hingga kerja sama dengan rumah sakit Arab Saudi.
Dalam aspek tata kelola, Kemenhaj juga menerapkan sejumlah inovasi, mulai dari alokasi kuota provinsi yang lebih berkeadilan, penurunan biaya haji tanpa mengurangi kualitas layanan, penambahan embarkasi fast track, digitalisasi layanan, hingga penyelesaian lebih awal berbagai kontrak layanan di Arab Saudi.
Pada kesempatan tersebut, Menhaj turut menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, DPR RI, Pemerintah Arab Saudi, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, maskapai penerbangan, media massa, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M.
Ucapan terima kasih juga diberikan kepada seluruh petugas haji atas pengabdiannya dalam melayani jamaah, serta kepada seluruh jamaah haji Indonesia yang telah menjaga ketertiban, kesabaran, dan semangat saling membantu selama berada di Tanah Suci.
"Semoga seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur, menjadi pribadi yang saleh secara individu maupun sosial, serta menghadirkan kemaslahatan bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara," tutup Menteri.
(lam)