KADIN Dorong Penguatan Ekonomi Syariah dan UMKM untuk Pertumbuhan Berkelanjutan

LANGIT7.ID-Jakarta; - Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia menegaskan pentingnya memperkuat fondasi ekonomi syariah, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta peningkatan daya saing bisnis internasional. Langkah strategi ini dinilai krusial untuk menjaga kedaulatan ekonomi nasional di tengah tantangan ketidakpastian global.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan Ekonomi Syariah (BPES) KADIN Indonesia, Titi Khoiriah, saat menjadi pembicara dalam gelaran Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII 2026 di Jakarta belum lama ini. Dalam paparannya, Titi Khoiriah menyoroti kondisi makroekonomi Indonesia yang mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 5,61% (yoy) pada Kuartal I-2026.

Capaian ini dipicu oleh kuatnya konsumsi rumah tangga (5,52%) serta pertumbuhan investasi (6,0%). Tingkat inflasi per April 2026 juga terjaga stabil di angka 2,42% dengan Indeks Keyakinan Konsumen mencatatkan angka 122,9.
Namun, KADIN mengingatkan adanya tantangan nyata pada lini daya saing global. Berdasarkan laporan IMD World Competitiveness Ranking 2026, posisi daya saing Indonesia berada di peringkat ke-48 dari 70 negara.

"Meskipun kinerja ekonomi kita relatif kuat di peringkat ke-24, tantangan besar masih ada pada efisiensi bisnis (peringkat 50) dan ketersediaan infrastruktur (peringkat 58). Hal ini perlu kita benahi bersama agar bisnis Indonesia, khususnya skala UMKM dan industri halal, mampu bersaing di kancah internasional," ujar Titi Khoiriah.

KADIN mencatat keberadaan 65 juta pelaku UMKM yang menyerap lebih dari 120 juta tenaga kerja merupakan tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi mencapai 62% terhadap PDB. Pada tahun 2025, kontribusi UMKM ke PDB menembus angka Rp9.879 triliun dan diproyeksikan terus meningkat.

Di sisi lain, sektor ekonomi syariah dan industri halal menunjukkan potensi yang sangat masif. Pertama, aset keuangan syariah menembus angka Rp3.131 triliun. Kedua, ekspor produk halal mencapai USD 35,9 miliar.

Baca Juga: BSI Perkuat Pembiayaan UMKM, Usaha Bermodal Rp7 Juta Kini Tumbuh Jadi SME

Ketiga, sertifikasi halal, lebih dari 9,6 juta produk telah tersertifikasi halal. Keempat, sektor unggulan, Indonesia berhasil menduduki peringkat 1 dunia untuk sektor Modest Fashion dan peringkat #2 untuk Pariwisata Ramah Muslim serta Farmasi & Kosmetik Halal.

Meski demikian, Titi menggarisbawahi bahwa hambatan struktural seperti akses pembiayaan formal masih menjadi tantangan. Terdata sekitar 44 juta pelaku UMKM belum terjangkau akses perbankan (unbanked). Untuk menjawab berbagai tantangan ekonomi nasional maupun global—termasuk dampak konflik geopolitik dan transformasi digital—KADIN merumuskan sejumlah rekomendasi kebijakan strategis.

Pertama, regulasi berpihak pada UMKM dengan memperkuat proteksi UMKM dan koperasi syariah, serta membatasi korporasi besar masuk ke sektor-sektor usaha yang menjadi ranah UMKM. Kedua, akselerasi ekosistem syariah terintegrasi. Mendorong integrasi antara pembiayaan syariah, industri halal, dan keuangan sosial Islam (ZISWAF dan Wakaf).

Ketiga, inklusi keuangan dan transformasi digital. Perluasan literasi digital dan pemanfaatan AI murah guna mempermudah akses pembiayaan bagi 44 juta UMKM unbanked. Dan keempat, hilirisasi dan ekonomi hijau dengan mendorong hilirisasi komoditas berorientasi nilai tambah tinggi (seperti B50 biodiesel) serta optimalisasi pasar karbon (Nusantara Carbon Scheme).

Menutup paparannya, Titi Khoiriah menegaskan komitmen KADIN untuk terus berkolaborasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. "Ketika ekonomi umat kuat dan maju, maka Indonesia secara keseluruhan juga akan berdiri kuat dan maju," pungkasnya.

Baca Juga: Pengguna MADINA Bank Muamalat Tembus 14.436, Transaksi Capai Rp47,9 Triliun