Kemenag Pastikan Program Wakaf Saham Istiqlal Sesuai Syariat

LANGIT7.ID, Jakarta; - ‎Kementerian Agama (Kemenag) memberikan klarifikasi resmi mengenai wacana yang menghubungkan Masjid Istiqlal, wakaf tunai, dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar, menjelaskan bahwa fokus utamanya adalah partisipasi Nazhir Masjid Istiqlal dalam memfasilitasi gerakan Yuk Wakaf Saham.‎‎Thobib menegaskan bahwa Masjid Istiqlal berstatus sebagai masjid negara bertipe nirlaba (non-profit). Karena itu, Masjid Istiqlal tidak memiliki kapasitas maupun rencana untuk melakukan penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO).‎‎"Gerakan Yuk Wakaf Saham juga sama sekali tidak menggunakan dana kas masjid, dana hibah, maupun dana operasional jemaah untuk ditransaksikan di pasar saham. Mekanismenya adalah mengajak para investor atau dermawan yang memiliki saham produktif di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk mewakafkan sebagian lot saham syariahnya kepada Nazhir Istiqlal," ujar Thobib dalam keterangannya, dikutip Kamis (13/8/2026).‎‎"Hasil dividen atau nilai manfaat dari saham terwakafkan tersebut selanjutnya disalurkan penuh untuk program sosial keumatan," tambahnya.‎‎Lebih lanjut, Kemenag memastikan inovasi wakaf produktif di pasar modal ini mengantongi pijakan syariah dan regulasi negara yang kokoh. Langkah ini didukung oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta kerangka kerja Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang telah dirancang sejak 2019 demi mengoptimalkan aset wakaf produktif nasional.‎‎"Seluruh instrumen yang terlibat dalam gerakan ini wajib masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang dinilai terbebas dari unsur riba, spekulasi (maysir), maupun ketidakpastian (gharar)," tegas Karo Humas.‎‎Secara manajerial, skema pengolahan Yuk Wakaf Saham menerapkan prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian tinggi. Pengelolaannya berkolaborasi dengan pihak profesional seperti PT Majoris Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar, Mandiri Sekuritas, dan Bank Kustodian resmi. Seluruh sistem pencatatannya terintegrasi di BWI serta diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).‎‎Kemenag menyambut baik berbagai ragam respons serta saran dari ulama, pengamat, dan tokoh masyarakat. Menurut Thobib, dinamika tersebut mencerminkan tingginya perhatian publik terhadap pengawasan dan tata kelola dana keagamaan.‎‎"Diskusi terbuka yang berkembang di tengah masyarakat adalah hal yang sangat positif. Ini menjadi momentum bagi kita semua untuk memperdalam literasi mengenai bagaimana instrumen keuangan modern dapat dimanfaatkan secara aman, transparan, dan sesuai syariat untuk kemaslahatan umat," tuturnya.‎‎Ia menerangkan bahwa Menteri Agama Nasaruddin Umar mendorong gagasan ini untuk memperluas literasi ekonomi syariah secara inklusif. Melalui wakaf produktif, masyarakat dari berbagai kalangan dapat mulai berpartisipasi hanya dengan nominal kecil mulai dari Rp10.000.‎‎"Semangat dasarnya adalah agar umat teredukasi dan bisa ikut terlibat dalam perkembangan instrumen ekonomi modern dengan tetap memegang pada prinsip-prinsip keuangan syariah. Ke depan, Kemenag bersama Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI) dan para pemangku kepentingan akan terus menguatkan edukasi publik, sehingga setiap inovasi pemberdayaan ekonomi umat senantiasa berjalan di atas koridor syariat, transparansi, dan rasa aman," pungkas Thobib.