Hidayat Nur Wahid Dorong Pemerintah Optimalkan Dana Abadi Pesantren

LANGIT7.ID-Jakarta; - Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), menekankan pentingnya sinergi antara madrasah, pesantren, dan masyarakat dalam membangun kemitraan strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya dalam talkshow bertajuk "Sinergi Madrasah dan Umat: Membangun Kemitraan Strategis untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam" yang berlangsung di Jakarta Pusat, Rabu (16/9/2026).

Dalam paparannya, HNW mengingatkan masyarakat agar tidak melupakan jasa para ulama serta meluruskan sejarah bangsa, termasuk sejarah nama Jakarta yang berasal dari Jayakarta. Ia memperkenalkan istilah 'Jas Hijau' sebagai prinsip penting pendamping jargon sejarah nasional.

“Jas Merah (Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah) iya, tapi Jas Hijau juga iya, yaitu Jangan Sekali-kali Menghilangkan Jasa Ulama. Sejarah Jakarta dan Jayakarta itu sering kali kita lupakan,” ujar HNW. Ia mencontohkan peran besar Mohammad Natsir melalui Mosi Integral Natsir 1950 yang berhasil mengembalikan Indonesia menjadi NKRI.

Terkait pengembangan kelembagaan, HNW mengulas akar historis sistem pesantren dan madrasah yang memiliki keterikatan kuat dengan tradisi pendidikan Islam abad ke-11. Menurutnya, sistem pendidikan berbasis asrama terbukti efektif melahirkan generasi pembawa perubahan.

Baca Juga: Dukung Asta Cita, BNPB Bentuk Sekolah Rakyat Tangguh Bencana Maluku Utara

“Sistem pesantren yang menghadirkan anak-anak di asrama itu sesungguhnya kelanjutan dari sistem madrasah yang dibangun pada masa Dinasti Tsaljuk, yaitu Madrasah Nizamiyah. Dari alumni madrasah tersebut lahir tokoh besar seperti Sultan Salahuddin Al-Ayyubi,” jelasnya.

HNW juga menyoroti pentingnya amandemen Pasal 31 Ayat 3 UUD 1945 yang menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Menurutnya, orientasi pendidikan tidak boleh berhenti pada kecerdasan intelektual semata.

“Apa artinya jika cerdas, tetapi kecerdasannya membuat menjadi ateis, anti-agama, anti-ulama, atau anti-Islam? Maka konstitusi kita menegaskan bahwa pemerintah memajukan pendidikan nasional dengan tetap menghormati nilai-nilai agama,” tegas HNW.

Dari sisi regulasi dan anggaran, HNW menyambut baik pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama. Komisi VIII DPR terus mendorong agar pemisahan pengelolaan Dana Abadi Pesantren dari Dana Abadi Pendidikan dapat direalisasikan secara maksimal.

“Kami di DPR mengingatkan agar Dana Abadi Pesantren bisa dipisahkan dari Dana Abadi Pendidikan secara penuh, sehingga manfaatnya dapat diakses secara maksimal oleh masyarakat pesantren dan madrasah,” tambahnya.

Menutup paparannya, HNW menegaskan bahwa penguatan mutu madrasah dan pesantren adalah fondasi utama untuk mencetak generasi unggul menyongsong Indonesia Emas 2045. “Prinsipnya adalah faaqidusy syai' laa yu'thiihi, jika Anda tidak punya kualitas, bagaimana mungkin Anda bisa memberi? Hanya generasi yang berkualitas yang mampu menghadirkan Indonesia Emas,” pungkas HNW.

Baca Juga: Bahasa Indonesia Semakin Diminati di Arab Saudi