Erdogan Sebut Mesir Bisa Bergabung dengan Pakta Pertahanan Turki-Saudi-Pakistan

LANGIT7.ID-Turki; Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menyatakan bahwa Mesir dapat bergabung dengan perjanjian pertahanan bersama yang baru saja ditandatangani oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan. Ia menggambarkan keikutsertaan Kairo sebagai hal yang "mungkin" dan menyebut pakta tersebut terbuka bagi anggota baru.

Dalam wawancara eksklusif dengan Al Jazeera untuk program Al Muqabala (The Interview) yang akan tayang Minggu malam di Al Jazeera Arabic, Erdogan mengatakan bahwa Perjanjian Pertahanan Bersama Mekah mewajibkan negara-negara penandatangan untuk mengambil langkah terpadu apabila salah satu dari mereka mendapat serangan dari luar.

"Perjanjian ini telah mengirimkan pesan penting kepada dunia," ujar Erdogan, seraya menambahkan bahwa partisipasi Mesir menjadi salah satu opsi untuk perluasan ke depan.

Kesepakatan yang juga dikenal sebagai Pakta Mekah ini ditandatangani di kota suci tersebut pada Jumat lalu oleh Erdogan, Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif. Pakta tersebut menyatakan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu dari ketiga negara akan dianggap sebagai serangan terhadap semuanya—sebuah ketentuan pencegahan kolektif yang oleh para analis disamakan dengan Pasal 5 NATO. Namun, para pejabat di Islamabad mengingatkan agar tidak menafsirkannya sebagai setara dengan NATO atau sebagai pakta yang diarahkan pada negara tertentu.

Erdogan juga berbicara mengenai sejumlah isu kawasan, termasuk ketegangan di Selat Hormuz serta perang di Suriah, Gaza, dan Lebanon.

Pemimpin Turki itu mengatakan bahwa pembukaan kembali selat tersebut merupakan prioritas bagi Ankara, dengan alasan bahwa penutupan yang berkepanjangan tidak menguntungkan siapa pun. Ia juga mengakui peran penting Qatar dalam upaya mediasi untuk menghentikan pertempuran di kawasan.

Suriah, Gaza, dan Lebanon

Erdogan berjanji bahwa Turki tidak akan membiarkan negara-negara tetangganya menghadapi gejolak kawasan sendirian, dengan secara khusus menyebut Suriah, Gaza, dan Lebanon.

Ia mengatakan Ankara akan melakukan segala daya upaya untuk mendukung stabilitas di Suriah, seraya mencatat rencananya untuk mengunjungi negara tersebut, dan bahwa warga Kurdi di Suriah akan mendapat "bagian dari perdamaian dan stabilitas". Turki juga akan terus memperkuat hubungan dengan komunitas Kurdi dan melindungi hak-hak mereka di seluruh kawasan, tambahnya.

Mengenai Gaza, Erdogan mengatakan Turki "tidak bisa membiarkan Gaza sendirian" dan akan melakukan apa pun yang diperlukan untuk mendukungnya. Ia mengatakan Hamas memenuhi komitmennya dengan itikad baik, sementara Israel terus melancarkan perang.

Beralih ke Lebanon, presiden Turki itu mengatakan bahwa serangan Israel yang berkelanjutan menjadi sumber kekhawatiran serius bagi Ankara. Ia mengatakan telah menyampaikan perlunya mengakhiri perang di Lebanon kepada presiden AS selama kunjungan terbaru Donald Trump ke Turki, seraya menekankan peran Washington dalam mengakhiri pertempuran.

Erdogan mengatakan Turki akan terus mendukung Sudan dan menggambarkan hubungannya dengan kepala Dewan Kedaulatan Sudan, Abdel Fattah al-Burhan, sebagai hubungan yang baik. Ia mengatakan hubungan Ankara dengan Libya stabil dan Turki tidak akan meninggalkannya.

Mengenai Eropa, Erdogan mengatakan Uni Eropa tampaknya tidak mau menerima Turki sebagai anggota, seraya menambahkan bahwa keanggotaan bukan lagi prioritas bagi Ankara dan Eropa akan "menjadi pihak yang rugi" akibatnya.

Ia juga mengatakan telah menerima janji dari Trump mengenai jet tempur F-35 dan sedang menunggu janji itu digenapi.

Turki dikeluarkan dari program F-35 multinasional pada 2019 setelah menerima sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia, yang menurut Washington dapat membahayakan teknologi jet siluman tersebut. Berdiri di samping Erdogan selama KTT NATO di Ankara bulan lalu, Trump mengatakan pemerintahannya akan mencabut sanksi CAATSA yang dikenakan pada Turki pada Desember 2020 atas pembelian S-400, dan mengatakan bahwa kembalinya ke program F-35 adalah "sesuatu yang tentu akan kami pertimbangkan".

Namun, setiap penjualan masih menghadapi hambatan di Kongres, dan undang-undang tahun 2020 melarang Pentagon mentransfer F-35 ke Turki selama negara itu masih mempertahankan sistem S-400.(*/saf/alhazeera)