LANGIT7.ID, Jakarta; - Partai Gerindra memberikan bantahan paradigmatik terkait pandangan yang mengategorikan arah kebijakan ekonomi dan pemerintahan Indonesia ke dalam kutub ideologi asing. Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menegaskan bahwa tata kelola ekonomi nasional tidak menganut sistem sosialisme maupun kapitalisme global, melainkan murni berdiri tegak di atas fondasi Pancasila dan Konstitusi UUD 1945.
Pernyataan tersebut disampaikan untuk meluruskan klaim pengamat politik Rocky Gerung yang menilai program-program keberpihakan sosial pemerintah sebagai bentuk adopsi ideologi sosialisme. Sugiat menekankan bahwa berbagai program prioritas, seperti program makan bergizi gratis, penguatan koperasi, hingga pemberdayaan desa, bukanlah hasil tiruan dari paham sosialis luar negeri.
“Arah kebijakan ekonomi dan pemerintahan Indonesia tidak menganut kutub sosialisme maupun kapitalisme global, melainkan murni berdiri di atas fondasi Pancasila dan Konstitusi,” tegas Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, dikutip melalui Instagram, Jumat (25/9/2026).
Ia menjelaskan bahwa seluruh program keberpihakan publik tersebut merupakan pengejawantahan langsung dari mandat Pasal 33 UUD 1945 serta perwujudan sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Menurutnya, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk hadir dan melindungi masyarakat miskin tanpa perlu melekatkan label ideologi asing pada kebijakan tersebut.
“Keberpihakan pemerintah pada program jaminan sosial bukanlah bentuk adopsi terhadap ideologi sosialisme. Semua program prioritas merupakan pengejawantahan mandat Pasal 33 UUD 1945 dan sila kelima Pancasila, di mana negara wajib hadir melindungi rakyat tanpa harus melabeli diri dengan ideologi sosialis asing,” ujarnya.
(zhd)