LANGIT7.ID-, Jakarta - - Persoalan ekonomi menjadi salah satu bagian penting dalam evaluasi Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Sebanyak 78 persen responden menilai harga kebutuhan pokok sebagai persoalan yang mendesak ditangani pemerintah.
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira dalam peluncuran laporan Rapor 2 Tahun Prabowo-Gibran, berdasarkan hasil riset menunjukkan sebanyak 75 persen mengaku stres menghadapi kebijakan pemerintah.
Harga kebutuhan pokok, pajak dan lapangan pekerjaan menjadi sorotan. Seperti disebut sebelumnya, 78 persen responden menilai harga kebutuhan pokok sebagai hal mendesak yang harus ditangani pemerintah.
Selain itu, sebanyak 58 persen responden menyoroti persoalan lapangan kerja dan perlindungan pekerja. Penegakan hukum dan reformasi birokrasi juga masuk dalam daftar persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
CELIOS turut mencatat persepsi masyarakat terhadap beban pajak dan pungutan pemerintah. Berdasarkan hasil yang dipaparkan Bhima, sebanyak 82 persen responden mengeluhkan beban pajak dan pungutan yang dirasakan semakin berat.
"53 persen responden menilai kondisi ekonomi rumah tangga mereka lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya. Pajak dan pungutan pemerintah makin memberatkan dan kondisi ekonomi rumah tangga dibandingkan setahun lalu, 53 persen menjawab lebih buruk," ungkap Bhima dalam pemaparan hasil riset tersebut.
Baca juga: Survei CELIOS: 75% Masyarakat Stres Hadapi Kebijakan Pemerintah, 55% Tak Mau Lagi Pilih PrabowoDari temuan ini memperlihatkan persoalan yang menjadi perhatian responden tidak hanya berkaitan dengan penilaian terhadap pemimpin, tetapi juga menyangkut pengeluaran rumah tangga, kesempatan kerja, dan penegakan hukum.
Meski demikian, persentase tersebut perlu dibaca sesuai pertanyaan yang diajukan kepada responden. Keluhan terhadap suatu persoalan tidak selalu berarti responden memiliki pandangan yang sama terhadap seluruh kebijakan pemerintah.
Kritik Kapasitas Kepemimpinan dari Para AhliCELIOS dan Kabinet Bayangan juga meminta penilaian dari kalangan ahli mengenai kepemimpinan serta komunikasi publik Presiden Prabowo. Dari 129 ahli yang memberikan penilaian, sebanyak 71 persen menilai kapasitas kepemimpinan Presiden tidak memadai.
Penilaian terhadap gaya kepemimpinan dan komunikasi publik juga menunjukkan tingkat kekhawatiran yang tinggi. Sebanyak 83 persen ahli menyatakan sangat khawatir, sedangkan 10 persen lainnya mengaku khawatir.
Dengan demikian, dari total 93 persen responden ahli menyatakan khawatir atau sangat khawatir terhadap gaya kepemimpinan dan komunikasi publik Presiden.
Dalam survei yang sama, responden masyarakat umum juga diminta menilai kondisi fisik dan mental Presiden Prabowo dalam menjalankan tugas kepemimpinan.
Hasilnya, sebanyak 38 persen menilai kondisi tersebut kurang baik, sementara 23 persen menilainya tidak baik sama sekali. Adapun responden yang menilai kondisi fisik dan mental Presiden sangat baik tercatat sebesar 8 persen.
Meski begitu, dikarenakan ini adalah sebuah survei maka Angka-angka tersebut harus dipahami sebagai persepsi responden terhadap kepemimpinan Presiden, bukan sebagai hasil pemeriksaan medis atau penilaian kesehatan yang dilakukan tenaga profesional.
(lsi)