Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Abu Dhabi mulai menjajaki peluang pendirian sekolah bagi masyarakat Indonesia di Uni Emirat Arab (UEA). Inisiatif ini dibahas dalam pertemuan resmi antara jajaran PP Muhammadiyah dan Duta Besar RI untuk UEA, Judha Nugraha, di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat.
Pertemuan bilateral tersebut berfokus pada penguatan hubungan antarwarga (people-to-people) antara Indonesia dan UEA, khususnya pada sektor pendidikan dan kebudayaan. Langkah ini diharapkan dapat menjadi jembatan diplomasi yang kokoh sekaligus menghadirkan akses pendidikan formal yang memadai bagi warga negara Indonesia di kawasan Timur Tengah.
Duta Besar RI untuk UEA, Judha Nugraha, menyampaikan bahwa gagasan pendirian sekolah ini lahir dari aspirasi langsung masyarakat Indonesia yang bermukim di sana. Kebutuhan akan hadirnya institusi pendidikan berintegritas dinilai semakin mendesak seiring dengan terus meningkatnya populasi WNI di wilayah tersebut.
"Populasi masyarakat Indonesia di UEA saat ini tercatat mencapai sekitar 91 ribu jiwa yang tersebar di tujuh wilayah emirat. Keberadaan sekolah Indonesia dipandang strategis tidak hanya untuk memenuhi hak pendidikan, tetapi juga untuk merawat nilai-nilai kebudayaan nasional di tengah komunitas diaspora," kata Judha dikutip laman Muhammadiyah, Ahad (18/10/2026).
Baca Juga: Wantim MUI Tegaskan Pembakaran Hutan Hukumnya Haram
Atas aspirasi tersebut, Bendahara Umum PP Muhammadiyah, Hilman Latief, menyatakan pihak organisasi menyambut terbuka rencana kolaborasi ini. Kendati demikian, ia memberikan catatan agar seluruh proses perencanaan dilakukan secara mendalam dan terukur.
Pihak Muhammadiyah menggarisbawahi pentingnya perencanaan matang demi memastikan keberlanjutan operasional sekolah dalam jangka panjang. Hilman menegaskan bahwa perhitungan calon peserta didik harus dilakukan dengan cermat agar institusi yang dibangun tidak menghadapi kendala di kemudian hari.
“Jangan sampai sekolah hanya dibangun untuk kemudian kekurangan murid karena sasaran peserta didiknya terlalu terbatas,” ujar Hilman.
Pengalaman Muhammadiyah dalam mengelola institusi pendidikan internasional, seperti sekolah Muhammadiyah di Australia, menjadi rujukan berharga. Pembelajaran dari tata kelola internasional tersebut dipandang penting untuk menetapkan standar pendidikan, kualifikasi tenaga pengajar, serta penyesuaian kurikulum dengan regulasi lokal di UEA.
Pertemuan ini menjadi pijakan awal bagi PP Muhammadiyah dan KBRI Abu Dhabi untuk melakukan kajian teknis lanjutan. Ke depan, kedua pihak akan merumuskan konsep pendirian yang ideal agar mampu menjawab kebutuhan riil diaspora Indonesia sekaligus memperkuat hubungan diplomatik kedua negara.
Baca Juga: RI Masuk 10 Besar Negara dengan Urusan Adminstrasi Paling Menantang bagi Pekerja Remote
