Hadapi Krisis Pangan Global, DPR Dorong Penguatan Produksi Nasional

LANGIT7.ID, Jakarta; - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menilai gejolak rantai pasok pangan dunia harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat produksi pangan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Menurutnya, gangguan global yang dipicu konflik geopolitik, kenaikan harga energi, dan biaya logistik dapat berdampak langsung terhadap harga pangan serta daya beli masyarakat.

Firman mengatakan, ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari ketersediaan beras, tetapi juga harus mencakup berbagai komoditas strategis, mulai dari daging, buah-buahan, sayuran, kedelai, hingga gandum.

“Strateginya jelas dan tidak bisa ditawar, yakni memperkuat produksi pangan domestik hingga mencapai swasembada. Efisiensi produksi harus ditingkatkan, distribusi diperbaiki, dan ketergantungan terhadap pasokan impor dikurangi,” ujar Firman dalam siaran pers, Senin (19/10/2026)

Wakil Ketua Fraksi Golkar MPR RI itu menjelaskan, krisis global dapat menimbulkan efek berantai terhadap sektor pangan. Kenaikan harga energi berpotensi meningkatkan biaya produksi pertanian, harga bahan baku pupuk, serta ongkos transportasi dan distribusi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mendorong kenaikan harga pangan di tingkat konsumen.

Menurut Firman, ketergantungan terhadap bahan pangan impor juga membuat Indonesia rentan terhadap perubahan harga internasional dan fluktuasi nilai tukar rupiah. Ketika harga komoditas global meningkat dan dolar AS menguat, biaya impor dapat semakin membebani perekonomian nasional.

Ia mencontohkan, ketergantungan terhadap bahan baku impor, seperti kedelai dan gandum, turut memengaruhi biaya produksi industri pangan. Kenaikan harga bahan baku pakan juga dapat menekan biaya produksi peternakan sehingga berdampak terhadap harga ayam dan telur yang dikonsumsi masyarakat.

“Ketika pangan impor semakin mahal, yang merasakan dampaknya adalah masyarakat. Pengeluaran rumah tangga meningkat, ruang untuk menabung semakin kecil, dan daya beli bisa tertekan,” katanya.

Dorong Diversifikasi Pangan Lokal

Firman juga menyoroti pentingnya mengubah pola konsumsi masyarakat agar tidak terlalu bergantung pada komoditas pangan impor. Menurutnya, Indonesia memiliki beragam sumber pangan lokal yang dapat dikembangkan sebagai alternatif, seperti sagu, singkong, dan porang.

Ia menilai diversifikasi pangan harus berjalan seiring dengan peningkatan produktivitas pertanian, penguatan industri pengolahan, serta perluasan akses pasar bagi produk petani dalam negeri.

Dengan langkah tersebut, Indonesia tidak hanya dapat mengurangi tekanan terhadap devisa negara, tetapi juga membuka peluang usaha baru, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan petani.

“Potensi pangan lokal kita sangat besar. Jangan sampai kita terus bergantung pada bahan pangan dari luar negeri, sementara sumber daya yang kita miliki belum dimanfaatkan secara optimal,” tegasnya.

Peluang bagi Pengusaha Agribisnis Nasional

Lebih lanjut, Firman memandang gejolak rantai pasok pangan dunia sebagai peluang bagi pelaku usaha nasional untuk memperkuat investasi di sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan industri pengolahan pangan.

Menurutnya, dunia usaha perlu mengambil peran dalam membangun sistem pangan yang efisien, produktif, dan tangguh menghadapi krisis. Kolaborasi antara pemerintah, petani, pelaku industri, dan pengusaha dinilai penting agar peningkatan produksi dapat berjalan berkelanjutan.

Firman menegaskan, penguatan sektor pangan harus diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia di pasar internasional.

“Situasi dunia yang bergejolak ini harus menjadi kesempatan bagi kita untuk memperkuat usaha di bidang pangan sekaligus menciptakan lapangan kerja. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk mengubah pola pikir dari ketergantungan pada impor menjadi penguatan produksi nasional,” ujarnya.

Ia pun mengingatkan bahwa swasembada pangan membutuhkan komitmen jangka panjang, mulai dari peningkatan kapasitas produksi, dukungan terhadap petani, hingga pembenahan tata niaga dan distribusi.