Kemenkop UKM Minta Skema Pembiayaan Perbankan Jadi Solusi Bagi UMKM

Langit7, Jakarta - Pemerintah terus mendukung akses pembiayaan perbankan terhadap UMKM, salah satunya dengan penerbitan ketentuan Bank Indonesia (BI).

Di mana pendekatan kredit atau pembiayaan secara rantai pasok, dapat menjadi salah satu skema pembiayaan kepada UMKM.

Hal itu diungkapkan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki secara daring pada acara Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPDSI) Tahun 2021, Rabu (1/12).

Baca juga: BSN Luncurkan Etalase Digital Produk UMKM ber-SNI

Menurutnya kemitraan UMKM dengan usaha besar, dapat membuat peran UMKM semakin baik sebagai pemasok, distributor, mitra, dan lainnya.

"BPD sebagai bank dengan mayoritas kepemilikan pemerintah daerah berperan dalam penyaluran kredit kepada UMKM di wilayah operasinya. Hal itu dilakukan dengan mengoptimalkan kebijakan, peraturan, dan ekosistem pendukung yang telah ada, untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM," ujarnya.

Kendati demikian, kemitraan yang diharapkan agar UMKM Indonesia dapat terhubung dengan rantai pasok, masih relatif rendah. Di mana sekitar 93 persen UKM belum menjalin kemitraan.

Baca juga: Perkuat Denyut Nadi UMKM, Pasar Pon Jadi Ikon Kabupaten Trenggalek

Untuk itu, pihaknya tengah melakukan berbagai inisiatif untuk mendorong kemitraan tersebut. Di antaranya program piloting Kemenkop UKM dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Perindustrian melalui matchmaking UKM dengan 6 BUMN.

Kemudian, mengalokasikan produk UMKM pada bela pengadaan LKPP dan e-katalog, PaDi. Dalam hal ini pemerintah berupaya mempertemukan UMKM dengan BUMN agar berpeluang mendapatkan transaksi dan memperoleh pembiayaan.

"Serta alokasi penyediaan area publik untuk UMK bersama PT Angkasa Pura, PT KAI, PT ASDP Indonesia Ferry, dan PT Pelindo," imbuhnya.

Baca juga: UMKM Didorong untuk Segera Go Digital

Sebagai informasi, pembiayaan perbankan kepada UMKM menunjukkan perkembangan positif, di mana tumbuh 2,97 persen (yoy) per Oktober 2021.

Sementara penyaluran kredit BPD secara keseluruhan didominasi untuk Kredit Konsumsi 70 persen, Kredit Modal Kerja sebesar 18 persen dan Kredit Investasi sebesar 12 persen per Agustus 2021.

Berdasarkan sektor usaha, terbesar diberikan untuk sektor perdagangan, yaitu 26,44 persen, diikuti sektor konstruksi 25,28 persen.

Lebih lanjut, penyaluran kredit untuk UMKM oleh BPD pada 2021 memiliki tren meningkat dan baki debet per Agustus 2021 mencapai Rp74,1 triliun atau 14,77 persen dari total kredit BPD sebesar Rp501,6 triliun.

Penyaluran terbesar diberikan untuk usaha kecil sebesar 46,06 persen atau senilai Rp34,1 triliun, diikuti usaha menengah Rp23,9 triliun (32,23%), dan usaha mikro Rp16,1 triliun (21,70%).

Baca juga: Bakrie Amanah Salurkan Dana Zakat untuk Pemberdayaan UMKM

Sementara penyaluran KUR 2021 BPD sampai dengan Oktober 2021 telah terealisasi sebesar Rp10,1 triliun. Di mana mayoritas untuk KUR usaha kecil sebesar Rp8,56 triliun, sedangkan untuk KUR mikro sebesar Rp1,47 triliun dan KUR super mikro sebesar Rp87,7 miliar.

"Saya berharap, BPD mendukung penuh UMKM naik kelas dan berkontribusi optimal dalam memajukan perekonomian dan pemulihan ekonomi nasional, serta menyejahterakan masyarakat," tambahnya.