Bahas RUU IKN, Kementerian PPN Tampung Aspirasi Masyarakat

Langit7, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menampung aspirasi dari masyarakat terkait Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN).

Hal itu dilakukan melalui kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) yang digelar DPR RI bersama Universitas Mulawarman, Samarinda, Selasa (11/1).

Baca juga: Indonesia Terpilih sebagai Chairman UNESCO Global Youth Forum

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan (PEPP) Kementerian PPN/Bappenas, Taufik Hanafi mengatakan, masukan yang konstruktif dari masyarakat melalui konsultasi publik berperan penting dalam proses penyusunan RUU IKN yang saat ini tengah dibahas DPR RI bersama pemerintah.

“Alhamdulillah yang hadir tidak hanya sivitas akademika Universitas Mulawarman, tetapi juga dari perguruan tinggi se-Kalimantan Timur. Peserta memberikan masukan dari berbagai aspek, baik itu ketahanan pangan, keterlibatan masyarakat lokal, dan keterkaitan dengan wilayah sekitarnya,” ujar Hanafi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/1).

Baca juga: Agama dan Sipil Perlu Ambil Peran dalam Isu Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim

Dalam konsultasi publik tersebut turut dibahas sejumlah kajian, seperti studi banding negara lain terkait identifikasi tantangan dan rekomendasi solusi untuk setiap isu pengembangan IKN.

“Intinya memastikan masyarakat di wilayah sekitar IKN ikut berpartisipasi aktif di dalam pengembangan dan penyelenggaraan IKN ke depan,” katanya.

Diwaktu yang sama, Rektor Universitas Mulawarman Musjaya menambahkan, salah satu isu penting yang dibahas, yakni strategi untuk memastikan pembangunan IKN, sekaligus menjadi pembangkit ekonomi bagi daerah sekitar, termasuk Samarinda.

“Kita undang semua, termasuk rektor dari perguruan tinggi, tokoh agama, dan sektor swasta, supaya masukannya itu lebih menggigit dan betul-betul aspirasi masyarakat bisa ditampung di sana,” ujar Musjaya.

Baca juga: Bappenas Luncurkan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali dan Master Plan Ulapan