Perguruan Tinggi

Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP Pergunu) kembali membuka pendaftaran program beasiswa sarjana (S1), pascasarjana (S2), dan doktoral (S3).

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) tahun ini menambah kuota mahasiswa baru dari 1.140 kursi menjadi 1.500 kursi. Jumlah tersebut untuk 20 prodi melalui 3 jalur seleksi

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengajak lembaga pendidikan tinggi di Jawa Timur untuk berkolaborasi membangun Sumber Daya Manusia

Presiden Joko Widodo membuka Konvensi XXIX dan Temu Tahunan XXV Forum Rektor Indonesia di Graha Unesa Kampus II, Kota Surabaya, Senin (15/1/2024).

Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Pendidikan Agama Islam (PAI) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Pendis) mempromosikan moderasi beragama di Sekolah Republik Indonesia Tokyo

Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa), Achmad Syafiuddin, S.Si, M.Phil, Ph.D, diangkat sebagai Distinguished Adjunct Professor (Profesor Kehormatan)

Ketua Lembaga Resiliensi Bencana (LRB) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Budi Setiawan menyampaikan perguruan tinggi sebagai kunci dalam penanggulangan bencana

Pengumpulan zakat masih sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi yang ada. Di Sulawesi Selatan misalnya, potensi zakat mencapai 13 triliun,

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek)

Rektor Universitas Islam Indonesia (UII), Fathul Wahid, menilai sektor pendidikan tinggi swasta (PTS) di DI Yogyakarta perlu mendapat perhatian seperti sektor pariwisata.

Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin mendorong kepada perguruan tinggi agar mampu beradaptasi menjadi lahan subur bagi inovasi, dan memegang teguh komitmen

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkomitmen menghapus tindak kekerasan

Badan Wakaf Indonesia (BWI) meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan mengeluarkan payung hukum bagi perguruan tinggi negeri (PTN) berstatus Badan Layanan Umum