Revisi Uu Pilkada

DPR batalkan pengesahan revisi UU Pilkada, menegaskan putusan MK sebagai acuan pendaftaran 27 Agustus. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pastikan tidak ada rapat paripurna mendadak. Keputusan ini mengakhiri spekulasi perubahan aturan jelang pendaftaran. Partai Buruh dan Gelora dapat bersiap dengan kepastian hukum berdasarkan hasil judicial review MK.

Demo besar menentang revisi UU Pilkada oleh DPR akan digelar di Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Ribuan mahasiswa, buruh, dan aktivis berencana turun ke jalan, memprotes langkah DPR yang dianggap mengabaikan putusan MK. Kontroversi muncul karena DPR merevisi aturan pencalonan kepala daerah hanya sehari setelah putusan MK. Aksi ini mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap keputusan pemerintah.