Jamaah Umrah

Kemenag tengah memfinalisasi regulasi tentang penyelenggaraan umrah di masa pandemi, termasuk yang terkait integrasi sistem dengan pemerintah Arab Saudi.

Menurutnya kebijakan satu pintu tersebut harus menjadi perhatian bersama mengingat dalam perjalanan ibadah umrah, peran Kemenag ada pada fungsi fasilitasi dan koordinasi.

Kemenag berharap para jamaah konsisten menjalankan protokol kesehatan selama menjalankan umrah. Semata-mata untuk menjaga kepercayaan Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi.

Travel umrah dan haji jadi salah satu bisnis yang terdampak COVID-19 sejak awal 2020 lalu. Sejak adanya pelarangan ke Mekkah dan Madinah, praktis usaha perjalanan ibadah ini ikut mati suri.

Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengumumkan bahwa karantina institusional tidak diperlukan lagi bagi jamaah umrah asing yang sudah mendapat dua dosis Covid-19 yang disetujui di negara tersebut.

Sebuah layanan baru telah diluncurkan untuk memfasilitasi peziarah umrah dari luar negeri. Aplikasi mobile ini memungkikan jamaah asing untuk mengajukan permohonan umrah dan izin beribadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.

Ibadah umrah yang biasanya dilaksanakan kurang lebih 9-12 hari, tentu memerlukan persiapan, terlebih bagi jamaah perempuan yang akan berangkat menunaikan ritual ibadah ini.

Keterbukaan dan profesionalisme penting karena ibadah haji dan umrah menjadi ajang silaturahmi antar umat Islam dari berbagai latar belakang baik ormas, golongan, daerah, dan lain sebagainya.

Mengenai ketentuan karantina lima hari, menurut Wawan menjadi sebuah tantangan bagi Pemerintah Indonesia agar dapat memenuhi standar ketentuan Menteri Kesehatan Arab Saudi, contohnya standarisasi Swab PCR, Sertifikat Vaksinasi dan Jenis Vaksin itu sendiri.