Calon Panglima Tni

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko berharap Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dapat menjaga aspek pembinaan kekuatan, dan penggunaan kekuatan TNI dari sisi profesional dan sisi kesejahteraan.

Yudo Margono berkomitmen untuk mengawal netralitas anggota TNI selama tahun politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024. Selain membangun soliditas antar-matra TNI, Yudo akan membangun sinergisme bersama dengan Polri.

Muhammad Farhan menilai penunjukan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI sudah tepat. Farhan mengatakan Yudo sosok pemimpin militer yang memiliki banyak pengalaman dan malang melintang di berbagai penugasan.

DPR RI telah menerima Surat Presiden (Surpres) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam surpres tersebut menyatakan KSAL Yudo dipilih untuk menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang memasuki masa pensiun.

Andika Perkasa mengenyam pendidikan Magister dan mendapat tiga gelar sekaligus, yakni MA, MSc, dan Mphil dari dari Norwich University, Nasional Defense University dan Harvard University.

Terkait diplomasi militer, Dave meminta Jenderal Andika memastikannya bisa terbentuk dan berjalan. Sehingga, isu-isu yang mencuat di forum internasional seperti isu HAM bisa teratasi dengan baik.

Nuning menegaskan, panglima TNI yang baru juga harus meningkatkan kualitas kemampuan personal prajurit baik di bidang akademik, komunikasi, dan metodologi.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid dalam laporannya mengatakan Komisi I DPR telah melaksanakan uji kelayakan calon Panglima TNI pada tanggal 6 November untuk mendengarkan visi-misi Jenderal Andika.

Sosok Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI diyakini mampu membawa TNI menjadi institusi yang lebih profesional meski dalam rentang jabatan yang cukup singkat selama 13 bulan.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyatakan bahwa verifikasi administrasi dokumen yang disampaikan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa telah lengkap.

Setelah mendapat usulan nama tersebut, DPR akan segera melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and propper test di Komisi I DPR.