Keputusan Presiden Prabowo melewatkan KTT G-7 Dan Pilih Berkunjung ke Rusia, Picu Sorotan Atas Netralitas Indonesia

LANGIT7.ID-Jakarta; Keputusan Presiden Indonesia Prabowo Subianto untuk tidak menghadiri KTT Kelompok Tujuh (G-7) dan memilih berkunjung ke Rusia dinilai para pengamat bukanlah penolakan kasar terhadap Barat, melainkan sinyal jelas dari pendekatan asertif dan personalnya dalam kebijakan luar negeri.

Menurut para pengamat, langkah ini menegaskan niat Jakarta untuk menempuh jalur lebih independen dan meningkatkan profil diplomatiknya.

Namun mereka memperingatkan, kecenderungan yang terlalu terang-terangan ke Moskow dapat mempertanyakan komitmen Indonesia yang selama ini dijaga untuk tetap netral, terutama di tengah kian menguatnya perpecahan global.

"Ini adalah sinyal kedaulatan – bahwa Indonesia tidak ingin terikat pada satu kekuatan," kata Dr. Hendra Manurung, pengajar diplomasi pertahanan di Universitas Pertahanan Indonesia, kepada The Straits Times yang dikutip langit7.id.

Dia mengatakan kunjungan ke Rusia mencerminkan strategi diplomasi multipolar yang lincah – mempertahankan hubungan dengan semua kekuatan besar alih-alih memihak satu blok.

Dr. Fitriani Bintang Timur, analis pertahanan di Australian Strategic Policy Institute, menyebut India sebagai contoh relevan.

Perdana Menteri India Narendra Modi bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin pada Oktober 2024, namun India tetap menjadi bagian dari Quad – kelompok yang beranggotakan AS, Jepang, dan Australia – yang mengutuk invasi Rusia ke Ukraina.

"Saya rasa Prabowo berupaya agar Indonesia meniru keterlibatan ala Modi untuk memperluas jejaring kemitraan di luar kawasan Barat tradisional," ujarnya kepada ST.

Indonesia bukan anggota G-7 – yang terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan AS – tapi diundang sebagai tamu. Rusia, yang pernah menjadi bagian kelompok itu, dikeluarkan pada 2014 setelah aneksasi Krimea.

"Langkah Prabowo mengunjungi Rusia alih-alih G-7 pasti menimbulkan tanda tanya. Sinyal geopolitik penting, khususnya di era persaingan global yang kian sengit. Paling tidak, Indonesia semestinya mengirim perwakilan ke G-7 jika memungkinkan," ujar Pieter Pandie, peneliti hubungan internasional di Centre for Strategic and International Studies Jakarta.

"Ini menunjukkan pendekatan Prabowo yang lebih personal dan langsung dalam urusan luar negeri, berbeda signifikan dengan pendahulunya (Joko Widodo) yang kurang tertarik dan lebih banyak menyerahkan kepada Kementerian Luar Negeri," kata Pieter kepada ST.

Namun analis mencatat, pada Mei lalu Prabowo secara terpisah menerima kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Presiden Prancis Emmanuel Macron – anggota G-7 – di Jakarta, menandakan hubungannya dengan Barat tetap terjaga. Dia juga berbincang dengan Presiden AS Donald Trump pada 12 Juni.

Di balik politik kekuatan besar, kunjungan ke Rusia juga menunjukkan dukungan diam-diam Indonesia untuk Iran dan Palestina di tengah konflik Timur Tengah, kata para analis.

Meski tidak diungkapkan terbuka, kunjungan itu dipandang sebagai penguatan solidaritas Indonesia dengan negara-negara yang kritis terhadap Israel, catat Dr. Hendra.

"Selain hubungan bilateral, poin besarnya adalah menunjukkan bahwa dalam situasi geopolitik saat ini, Indonesia ingin mendukung Iran dalam perang melawan Israel, sekaligus menunjukkan dukungan untuk Palestina," ujarnya.

Dr. Fitriani menambahkan: "Saya rasa salah satu alasan Prabowo tidak hadir di G-7 adalah kekhawatiran atas konflik Timur Tengah karena sebagian besar anggota G-7 mendukung Israel."

Selama di Rusia pada 18-20 Juni, Prabowo bertemu Putin dan menyampaikan pidato kunci di Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg, tempatnya menegaskan bahwa keputusannya absen dari KTT G-7 bukan karena tidak menghormati, melainkan adanya komitmen lebih awal untuk menghadiri forum tersebut.

"Jangan terlalu dibaca... Indonesia secara tradisi selalu non-blok. Kami menghormati semua negara. Kebijakan luar negeri kami sangat sederhana – satu frasa: Seribu teman masih terlalu sedikit, satu musuh sudah terlalu banyak. Kami ingin berteman dengan semua," katanya.

"Salah satu kesalahan besar banyak negara di Asia Tenggara adalah cenderung selalu mengikuti kekuatan terbesar di dunia."

Prabowo menyatakan dunia harus beralih dari tatanan unipolar ke multipolar. Dia juga menyatakan penghormatan atas kepemimpinan Rusia dan Tiongkok.

Kedua negara "tidak pernah memiliki standar ganda," ujarnya. "Rusia dan Tiongkok selalu membela yang tertindas... selalu memperjuangkan keadilan bagi semua bangsa di dunia."

Dalam kunjungan itu, Putin menyebut Indonesia sebagai salah satu "mitra kunci" Rusia di Asia-Pasifik dan menegaskan dukungan bagi keanggotaan penuh Jakarta di kelompok Brics yang efektif awal 2025.

Kelompok yang dipimpin Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan ini bertujuan memperkuat kerja sama ekonomi berkembang dan memperbesar pengaruh Global Selatan.

Prabowo dan Putin menandatangani deklarasi kemitraan strategis yang memformalkan hubungan lebih erat. Rusia menawarkan peningkatan pasokan minyak dan gas alam cair ke Indonesia. Dana investasi €2 miliar (Rp34 triliun) juga diumumkan antara dana kekayaan negara Indonesia Danantara dan Russian Direct Investment Fund.

Dr. Fitriani mencatat Prabowo mengunjungi Beijing pada November 2024 dan menandatangani kesepakatan senilai US$10 miliar (Rp162 triliun), menunjukkan kesediaannya bekerja sama berdasarkan kepentingan ekonomi. "Ini menunjukkan pola Prabowo mengikuti uang," ujarnya.

Salah satu tawaran mencolok Rusia adalah kerja sama nuklir.

"Kami terbuka bekerja sama dengan mitra Indonesia di bidang nuklir. Kami juga berharap dapat mengimplementasikan proyek nuklir damai," termasuk di kesehatan, pertanian, dan pelatihan SDM, kata Putin dalam pernyataan bersama usai bertemu Prabowo pada 19 Juni.

Indonesia berencana memasukkan energi nuklir dalam bauran energinya, dengan pembangkit skala kecil ditargetkan beroperasi 2032 sebagai bagian dari upaya menuju emisi nol-bersih.

Pemerintah Prabowo juga mengumumkan rencana membuka pintu bagi investor asing untuk membantu mengembangkan kapasitas energi terbarukan 75GW dalam 14 tahun ke depan.

Analis mengatakan tawaran Rusia mencerminkan niat negara itu memperdalam pengaruh di Asia Tenggara dan sejalan dengan dorongan Prabowo untuk ketahanan energi.

Dr. Hendra mencatat meski Rusia menunjukkan minat kerja sama nuklir, Indonesia harus berhati-hati karena penerimaan tawaran itu bisa mengganggu tetangga.

"Rusia membuat tawaran untuk menunjukkan keinginannya meningkatkan kehadiran di Asia Tenggara, tapi perkembangan nyata bergantung pada kesepakatan formal. Untuk saat ini, kemungkinan besar tidak," ujarnya.

Pieter menyebut proposal itu "pasti signifikan" tapi menambahkan "bagaimana realisasinya sulit diprediksi," seraya menekankan Indonesia harus hati-hati dalam berurusan dengan kekuatan besar agar tidak terlihat memihak.

Dr. Fitriani memperingatkan kerja sama nuklir tetap sensitif secara politik. "Indonesia tidak ingin menjadi Iran berikutnya yang ditakuti dunia karena kurang transparan mengelola kemampuan energi nuklir," katanya.

Namun, keterlibatan Prabowo dengan Rusia – dan sikap diamnya soal Ukraina – berisiko merusak citra netral Jakarta di mata mitra Barat.

Pieter mengatakan kunjungan itu adalah kemenangan bagi Rusia, karena menunjukkan masih ada negara yang bersedia berurusan dengan Moskow meski ada sanksi Barat atas invasi ke Ukraina.

"Indonesia selalu menekankan komitmen pada hukum internasional, integritas teritorial, dan kedaulatan. Dengan terlihat condong ke Moskow, beberapa pihak mungkin mempertanyakan komitmen Indonesia pada nilai-nilai itu," tambahnya.

Dr. Fitriani mencatat "Prabowo berisiko memberi sinyal persetujuan diam-diam atau setidaknya ketidakpedulian terhadap invasi Rusia ke Ukraina."

Dia mengatakan pemimpin Indonesia itu kini perlu menyeimbangkan kembali hubungan, termasuk dengan mengunjungi negara G-7 atau menjadi tuan rumah pertemuan internasional yang menegaskan komitmen pada norma global.

"Presiden Prabowo perlu menunjukkan bahwa dia memimpin Indonesia berdasarkan nilai-nilai," pungkasnya.(*/saf/thestraitstimes)