Alasan Muhammadiyah Haramkan Uang Kripto Jadi Alat Tukar
Muhajirin
Sabtu, 22 Januari 2022 - 18:09 WIB
Ilustrasi (foto: langit7.id/istock)
Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram uang kripto (cryptocurrency) sebagai alat tukar maupun sarana investasi. Muhammadiyah menilai uang kripto sebagai alat investasi memiliki banyak kekurangan jika ditinjau dari syariat Islam.
Salah satu kekurangan uang kripto adalah sifat spekulatif yang sangat kentara. Selain itu, ada kecenderungan mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan perjudian (maisir). Uang kripto juga belum disahkan negara sebagai mata uang resmi, dan masyarakat belum sepenuhnya paham mengenai mata uang digital itu, sehingga berisiko.
Meski begitu, Muhammadiyah menyebut hukum uang kripto haram bersifat dinamis. Artinya, status hukum masih bisa berubah jika uang kripto sudah memenuhi syarat alat transaksi sesuai dengan hukum syariat.
"Majelis Tarjih menyadari bahwa fatwa itu bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh mustafti (peminta fatwa). Oleh karena itu, fatwa keagamaan akan selalu tumbuh dan berkembang bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya umat Islam," tulis laman resmi Muhammadiyah, dikutip Sabtu (22/1/2022).
Sebelum Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga secara resmi mengharamkan penggunaan uang kripto. Artinya, yang kripto dilarang digunakan, baik sebagai alat tukar maupun alat investasi.
Mengutip laman resmi MUI, mata uang kripto mengandung gharar, dharar, dan bertentangan dengan Undang-Undang (UU) No.7/2011 dan Peraturan Bank Indonesia No.17/2015.
Gharar bermakna ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut, sehingga bisa berakibat pada kerugian. Sementara, dharar adalah transaksi yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, ataupun ada unsur penganiayaan, sehingga bisa mengakibatkan terjadinya pemindahan hak kepemilikan secara batil.
Salah satu kekurangan uang kripto adalah sifat spekulatif yang sangat kentara. Selain itu, ada kecenderungan mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan perjudian (maisir). Uang kripto juga belum disahkan negara sebagai mata uang resmi, dan masyarakat belum sepenuhnya paham mengenai mata uang digital itu, sehingga berisiko.
Meski begitu, Muhammadiyah menyebut hukum uang kripto haram bersifat dinamis. Artinya, status hukum masih bisa berubah jika uang kripto sudah memenuhi syarat alat transaksi sesuai dengan hukum syariat.
"Majelis Tarjih menyadari bahwa fatwa itu bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh mustafti (peminta fatwa). Oleh karena itu, fatwa keagamaan akan selalu tumbuh dan berkembang bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya umat Islam," tulis laman resmi Muhammadiyah, dikutip Sabtu (22/1/2022).
Sebelum Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga secara resmi mengharamkan penggunaan uang kripto. Artinya, yang kripto dilarang digunakan, baik sebagai alat tukar maupun alat investasi.
Mengutip laman resmi MUI, mata uang kripto mengandung gharar, dharar, dan bertentangan dengan Undang-Undang (UU) No.7/2011 dan Peraturan Bank Indonesia No.17/2015.
Gharar bermakna ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut, sehingga bisa berakibat pada kerugian. Sementara, dharar adalah transaksi yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, ataupun ada unsur penganiayaan, sehingga bisa mengakibatkan terjadinya pemindahan hak kepemilikan secara batil.